Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah menyidik dugaan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktik under invoicing yang diduga dilakukan untuk mengurangi nilai sebenarnya dari barang ekspor.
Dalam proses penyidikan, Subdirektorat 1 Dittipidter Bareskrim Polri telah menggeledah kantor dan gudang milik perusahaan eksportir sawit PT MMS.
Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol. Setyo K. Heriyatno mengatakan penggeledahan dilakukan di kantor perusahaan yang berlokasi di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara, serta gudang perusahaan di kawasan pergudangan Laksana, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.
“Tim penyidik Subdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT MMS yang berada di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara,” kata Setyo, dikutip dari ANTARA, Sabtu (30/5/2026).
Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan, mulai dari dokumen perusahaan, dokumen invoice, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), hingga sejumlah CPU komputer.
Menurut Setyo, penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan praktik manipulasi data ekspor yang berpotensi menyebabkan kerugian negara karena nilai transaksi ekspor yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan barang bukti yang telah diamankan guna mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.
Baca Juga: Bareskrim Bongkar Dugaan Manipulasi Ekspor Sawit, Aktor di Balik Skandal CPO Diburu
Baca Juga: Kasus Manipulasi Harga Ekspor CPO: Kejagung Mulai Periksa Sejumlah Pihak Terkait
“Kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan saat penggeledahan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi,” ujar Setyo.
Selain itu, Bareskrim Polri juga akan menelusuri pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam praktik manipulasi data ekspor tersebut.
“Kami akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional,” jelasnya.
