HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengembang proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar, PT Sarana Utama Synergy (SUS) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan fasilitas pengolahan sampah modern yang aman, berstandar internasional, dan minim dampak terhadap masyarakat sekitar.
Direktur Utama PT SUS Stephen Yee mengatakan bahwa berbagai dinamika yang muncul dalam proses pengembangan proyek merupakan tantangan umum yang kerap dihadapi proyek infrastruktur lingkungan berskala besar di berbagai negara.
“Kami memahami perhatian berbagai pihak terhadap proyek Makassar. Tantangan terkait teknologi, pembebasan lahan, dan komunikasi dengan masyarakat merupakan hal yang umum dalam pengembangan proyek infrastruktur lingkungan,” ujar Stephen Yee pada Jumat, 29 Mei 2026.
Menurutnya, SUS Environment memilih pendekatan berbasis solusi dengan terus berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan tim penasihat teknis guna mempercepat implementasi proyek.
“Fase ini kami lihat sebagai kesempatan untuk mengoptimalkan desain, memperkuat komunikasi, dan meningkatkan standar, sehingga saat fasilitas mulai beroperasi dapat berjalan stabil, aman, dan sesuai regulasi,” katanya.
Stephen menjelaskan bahwa proyek PSEL Makassar nantinya akan menggunakan teknologi grate furnace yang telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti mampu mengolah sampah secara efisien dengan tingkat emisi rendah.
Teknologi tersebut akan dipadukan dengan sistem pemurnian gas buang berlapis, mulai dari activated carbon, baghouse filter, hingga sistem penghilangan gas asam untuk memastikan emisi tetap berada di bawah ambang batas yang ditetapkan.
“Standar emisi dirancang memenuhi ketentuan ketat seperti EU Industrial Emission Directive maupun standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia,” jelasnya.
Tak hanya itu, perusahaan juga membuka peluang transparansi publik melalui pemantauan emisi secara real-time yang dapat diakses masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap aspek lingkungan dan sosial, SUS Environment juga menyiapkan sejumlah skema pengamanan operasional, termasuk performance bond, asuransi tanggung jawab lingkungan, hingga pengujian independen oleh pihak ketiga.
Perusahaan bahkan membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam komite pengawasan operasional fasilitas.
“Kami juga akan menyediakan hotline komunitas serta membuka fasilitas untuk kunjungan publik secara berkala,” ujarnya.
Stephen menambahkan, apabila nantinya ditemukan gangguan yang dapat diverifikasi, seperti kebisingan atau bau melebihi ambang batas, perusahaan siap melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
SUS Environment sendiri memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan fasilitas waste-to-energy di sejumlah negara. Beberapa proyek yang telah beroperasi antara lain berada di Zhuhai, Sanhe Beijing, hingga Bangkok, Thailand.
Pengalaman internasional tersebut akan menjadi referensi utama dalam implementasi proyek di Makassar, khususnya dalam penyesuaian karakteristik sampah lokal yang memiliki kadar air tinggi dan dominasi limbah makanan.
“Pengaturan parameter pembakaran akan disesuaikan dengan nilai kalor sampah lokal, termasuk desain pre-treatment dan pengeringan untuk kondisi sampah dengan kadar air tinggi,” kata Stephen.
Selain aspek teknologi, proyek ini juga diklaim akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan lingkungan modern.
Di sisi lain, Stephen menilai pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pengembangan PSEL nasional, termasuk melalui dukungan kebijakan dan kepastian pasar bagi investor.
Meski demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat untuk meningkatkan daya tarik investasi sektor waste-to-energy di Indonesia.
Beberapa di antaranya meliputi standardisasi Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA), penyederhanaan perizinan melalui sistem satu pintu, kepastian pasokan sampah, hingga mekanisme penyelesaian sengketa investasi jangka panjang.
“SUS Environment siap menjadi mitra jangka panjang pemerintah Indonesia untuk mengembangkan model kerja sama BOT yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.(ams)
