Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar skema insentif motor listrik yang saat ini tengah difinalisasi pemerintah diarahkan secara lebih tepat sasaran.
Insentif itu dinilai seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang nikel serta pulau-pulau kecil yang masih menghadapi keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM).
Djoko Setijowarno Dewan Penasihat MTI menegaskan, kebijakan insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), perlu dirancang dengan prinsip keadilan wilayah agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
“Alokasi insentif motor listrik senilai Rp5 juta perlu diprioritaskan bagi dua kelompok masyarakat, yakni warga di daerah lingkar tambang nikel sebagai bentuk keadilan wilayah, serta penduduk di pulau-pulau kecil yang menghadapi kendala ketahanan energi,” kata Djoko di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Menurutnya, pendekatan berbasis wilayah penting untuk menghindari dampak negatif di perkotaan, seperti peningkatan kemacetan dan risiko kecelakaan akibat bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi.
Ia menilai kebijakan berbasis lokasi memiliki dasar empiris yang kuat. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Asmat yang sejak 2007 mulai mengadopsi kendaraan listrik secara swadaya akibat keterbatasan pasokan BBM.
Namun, Djoko menyoroti bahwa daerah penghasil nikel—yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik—justru belum banyak tersentuh manfaat langsung dari kebijakan insentif tersebut.
“Wilayah-wilayah yang menjadi penyedia bahan baku utama baterai ini justru masih terjebak dalam lingkaran ketidaksejahteraan. Di tengah tren energi bersih, masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit di daerah kaya sumber daya,” ujarnya dilansir dari Antara.
Ia menilai pemberian insentif motor listrik di kawasan penghasil nikel memiliki nilai simbolis sekaligus keadilan sosial, karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari sumber daya yang berasal dari wilayah mereka sendiri.
Selain kendaraan pribadi, Djoko juga mendorong agar insentif diberikan untuk kendaraan listrik roda tiga atau kendaraan komersial yang digunakan petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional di daerah tersebut.
Menurutnya, penggunaan motor listrik dapat menekan biaya operasional dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, sehingga berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat di daerah dengan harga kebutuhan pokok yang relatif tinggi.
Di sisi lain, Djoko juga mendorong pemerintah memberikan insentif tambahan bagi pemerintah daerah yang aktif mengembangkan transportasi umum berbasis listrik.
Pada saat ini, tercatat 42 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui skema Buy The Service (BTS) untuk pengembangan angkutan umum modern.
Sejumlah daerah seperti Kota Pekanbaru, Semarang, dan Batam bahkan telah memiliki regulasi khusus dalam bentuk peraturan daerah untuk mendukung subsidi transportasi publik.
“Adanya insentif tambahan ini akan mendorong kepala daerah lain ikut membenahi transportasi publik. Perda akan menjadi dasar yang menjamin keberlangsungan layanan dalam jangka panjang,” katanya.
Djoko menilai momentum finalisasi kebijakan insentif kendaraan listrik harus dimanfaatkan untuk melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Insentif kendaraan listrik tidak boleh hanya menjadi pemanis bagi masyarakat urban, tetapi harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan dan perbaikan mobilitas di daerah penghasil sumber daya,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menunda pemberian insentif pajak kendaraan listrik selama satu bulan ke depan.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan menyebut, penundaan dilakukan karena masih diperlukan perhitungan lebih lanjut terkait skema insentif tersebut. “Ada perhitungan yang masih dilakukan,” kata Purbaya. (ant/saf/faz)
