KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kompas.com sukses menyelenggarakan ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026).
Berbeda dengan sistem penilaian konvensional yang bersifat nasional, ajang penghargaan kali ini sengaja dirancang berbasis regional demi menciptakan kompetisi adil bagi daerah dengan kemampuan fiskal terbatas.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan perubahan skema kompetisi ini menjadi langkah krusial agar daerah kecil tidak langsung gugur menghadapi daerah besar.
Langkah inovatif tersebut didukung oleh pengalokasian anggaran Kemendagri yang dialihkan langsung menjadi insentif nyata bagi pemerintah daerah.
"Program ini seperti kami sampaikan sebelumnya dengan rekan kepala daerah berasal dari anggaran Kementerian Dalam Negeri 1 triliun di antaranya kita alokasikan dalam rangka untuk memberikan reward atau insentif fiskal," ujar Tito Karnavian dalam sambutannya di Kendari.
Tito menceritakan bahwa di tahun-tahun sebelumnya, penghargaan serupa dikelola oleh kementerian keuangan dan dinilai secara menyeluruh dalam skala nasional.
Namun, setelah dilakukan evaluasi internal, Kemendagri melihat ketimpangan nyata jika daerah-daerah di luar pulau Jawa harus langsung diadu dengan kota atau kabupaten metropolitan.
"Setelah kami kaji di internal Kemendagri, kalau ditandingkan nasional itu nanti juara-juaranya biasanya kota-kota besar atau kabupaten besar, yang kecil-kecil kalahlah ya," jelas Mendagri menekankan alasan pemisahan wilayah kompetisi tersebut.
Ia mencontohkan, daerah tangguh di Sulawesi tidak akan diuntungkan secara data jika indikator kuantitatifnya harus disandingkan dengan wilayah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkali-kali lipat lebih besar.
Faktor kapasitas anggaran inilah yang mendasari pembagian kompetisi menjadi total 18 kali acara di seluruh penjuru Indonesia.
"Seperti tadi misalnya Kolaka mau bertanding sama Kabupaten Badung yang anggarannya 10 triliun di Bali, atau Bojonegoro 10 triliun. Enggak mungkin menang," tambah Tito memberi ilustrasi logis.
"Oleh karena itulah kemudian kita membuatnya menjadi regional, yang bertandingnya se-Sulawesi, antar gubernur, antar bupati, antar walikota," pungkasnya.
Ajang Regional Sulawesi ini sendiri mengusung empat kategori utama, yaitu penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Kemendagri memastikan bahwa seluruh penilaian berjalan objektif tanpa intervensi karena sepenuhnya menggunakan data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) riil milik daerah.
Baca juga: Pacu Kompetisi Daerah, Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Regional Sulawesi
Melalui apresiasi bernilai miliaran rupiah ini, Mendagri berharap marwah kepala daerah yang berkinerja baik dapat terus terjaga dan terpublikasi luas ke masyarakat.
Kehadiran ajang kompetitif yang sehat ini sekaligus menjadi ruang pembuktian bahwa masih jauh lebih banyak pemimpin daerah yang bekerja dengan jujur, berprestasi, dan berdedikasi tinggi demi memajukan wilayahnya masing-masing.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
