Pantau - Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta mengusulkan agar Laut China Selatan dijadikan zona perdamaian dalam forum Shangri-La Dialogue yang digelar di Singapura pada Sabtu 30 Mei 2026 di tengah meningkatnya sengketa wilayah di kawasan Asia Tenggara.
Usulan tersebut disampaikan di hadapan para peserta forum keamanan internasional yang membahas stabilitas kawasan Indo-Pasifik termasuk ketegangan antara China dan sejumlah negara Asia Tenggara yang memiliki klaim tumpang tindih.
Usulan Zona Damai dan Pengelolaan Sengketa WilayahRamos-Horta mendorong agar Laut China Selatan dinyatakan sebagai zona damai meskipun proses negosiasi kode tata perilaku antara ASEAN dan China masih berlangsung selama lebih dari dua dekade.
Ia menegaskan bahwa status zona perdamaian tidak menghapus klaim historis dan legal masing-masing negara atas wilayah tersebut namun bertujuan mengurangi eskalasi ketegangan dan meningkatkan kepercayaan antar pihak.
Ia juga mengusulkan agar kawasan bebas dari pulau buatan dan pangkalan militer serta fasilitas yang sudah ada dapat dialihfungsikan menjadi pusat riset oseanografi dan penelitian ilmiah.
Respons Kawasan dan Perkembangan Kode Tata PerilakuRamos-Horta memperingatkan bahwa konflik serupa Selat Hormuz tidak boleh terjadi di Laut China Selatan dan menilai kerja sama kawasan dapat tercapai jika terdapat kemauan politik dari semua pihak terkait.
China, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia diketahui memiliki klaim atas sebagian wilayah Laut China Selatan yang menjadi sumber utama ketegangan di kawasan tersebut.
ASEAN dan China dilaporkan semakin mendekati kesepakatan atas naskah final kode tata perilaku Laut China Selatan yang telah dirundingkan dalam jangka panjang sebagai upaya pengelolaan konflik.
Usulan tersebut masih bersifat gagasan diplomatik yang disebut Ramos-Horta sebagai pendekatan idealis untuk mendorong deeskalasi di kawasan Indo-Pasifik.
