Israel memutuskan semua kontak dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Keputusan itu dibuat menyusul laporan tahunan PBB yang memasukkan Israel ke dalam daftar hitam atas dugaan kekerasan seksual di zona konflik.
"Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini," kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon dilansir kantor berita AFP, Minggu (31/5/2026).
Danny berang dan tak terima atas laporan tersebut. Dia menuduh Sekjen PBB menyebarkan kebohongan atas laporan tersebut.
"Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan," kata dia.
"Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima," imbuhnya.
Kementerian Luar Negeri Israel menyebut dimasukkannya negara tersebut ke dalam daftar kekerasan seksual PBB sebagai seuatu yang memalukan dan tidak masuk akal. Mereka menuduh PBB dipolitisasi
"Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein.
Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan kontak dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih menjabat.
Seorang juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menanggapi pernyataan Israel tersebut. Dia mengatakan bahwa pihaknya terbuka dengan pernyataan Danon.
"Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," kata Stephane.
Laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik biasanya disampaikan kepada negara-negara terkait sebelum diterbitkan. Pada Agustus lalu, laporan tersebut memperingatkan bahwa Israel dapat dimasukkan ke dalam daftar pihak-pihak yang diduga terlibat, atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata.
Kelompok militan Hamas masuk dalam daftar tersebut atas tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan selama serangan kelompok tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, bersama dengan dugaan penyiksaan terhadap sandera.
PBB mengutip 'informasi yang kredibel' mengenai kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya, dengan menyatakan bahwa inspektur PBB telah ditolak aksesnya ke fasilitas-fasilitas tersebut.
"Kami mengundang perwakilan PBB untuk datang ke Israel guna memeriksa tuduhan-tuduhan konyol tersebut. Mereka memilih untuk tidak datang," kata Danon.
(wnv/wnv)
