MAKASSAR, iNews.id – Proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendadak viral di media sosial.
Isu adanya dugaan "permainan" atau manipulasi nilai dalam penentuan peserta yang lolos memicu kegaduhan di ruang publik.
Isu yang berkembang menyebutkan bahwa seorang siswi perwakilan Kota Makassar berinisial CYL, yang berlatar belakang Tionghoa, sengaja digugurkan di posisi tiga besar.
Rumor di media sosial mengeklaim CYL didepak dan diganti oleh peserta dari daerah lain lantaran nilai ujian bahasa daerahnya dianggap rendah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, langsung angkat bicara.
Dia membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa rumor yang beredar sama sekali tidak benar.
"Rumor bahwa siswi inisial CYL gugur seleksi di tiga besar lalu diganti peserta asal daerah lain akibat penilaian bahasa daerah rendah adalah rumor yang menyesatkan," ujar Bustanul, Sabtu (30/5/2026).
Baca Juga:Pemerintah dan LPPOM MUI Akan Pastikan Masyarakat Konsumsi Produk yang Beredar HalalGuna meredakan situasi, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman diketahui telah menggelar pertemuan langsung dengan pihak Paskibraka yang tengah berpolemik di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menegaskan bahwa penetapan final mengenai siapa saja peserta yang berhak lolos menjadi Paskibraka tingkat Nasional sepenuhnya berada di tangan panitia pusat.
"Penetapan peserta yang lolos seleksi Paskibraka tingkat Nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat. Hal ini tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah," tulis pernyataan resmi Pemprov Sulsel.
Kesbangpol Sulsel menilai ruang komunikasi kini penting untuk dibuka lebar agar setiap aspirasi dari pihak keluarga atau masyarakat bisa disalurkan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat, bukan lewat narasi liar di media sosial.
Buntut dari viralnya isu ini, pihak panitia seleksi menyatakan kesiapannya untuk bersikap transparan. Mereka mengaku siap menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sulawesi Selatan yang dijadwalkan bakal berlangsung pada 2 Juni mendatang.
Baca Juga:Puluhan Bus dan Rombongan Motor Padati Monas Jelang Peringatan Hari Buruh, Lalu Lintas Macet ParahMelalui forum resmi bersama wakil rakyat tersebut, panitia berharap dapat memaparkan dan menjelaskan seluruh proses penilaian serta tahapan seleksi secara terbuka berdasarkan data objektif.
Langkah ini diharapkan mampu meredam polemik dan meluruskan kesalahpahaman yang telanjur berkembang di tengah masyarakat.
#sulsel
