Kasus dugaan penipuan yang mencatut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat setelah sejumlah warga diduga menyerahkan uang demi memperoleh titik lokasi pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun proyek yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.
Menanggapi kasus tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menegaskan bahwa BGN tidak pernah menunjuk perantara, calo, maupun pihak tertentu yang dapat menjamin seseorang memperoleh lokasi pendirian SPPG dengan imbalan uang.
Sony mengatakan seluruh proses pengajuan dan verifikasi SPPG dilakukan secara resmi, transparan, serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“BGN tidak pernah menunjuk perantara, calo, ataupun pihak mana pun yang dapat menjamin seseorang memperoleh titik lokasi SPPG dengan cara membayar sejumlah uang,” kata Sony dalam keterangan pers, Sabtu (30/5/2026).
Selain itu, BGN juga memastikan tidak pernah memungut biaya apa pun kepada masyarakat yang ingin mengajukan pendirian dapur MBG maupun SPPG.
Menurut Sony, seluruh proses pengajuan dan verifikasi dilakukan tanpa biaya sehingga masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan program MBG untuk mencari keuntungan pribadi.
Kasus dugaan penipuan tersebut terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dengan modus menawarkan titik lokasi pembangunan SPPG hingga menjanjikan fasilitas dapur siap beroperasi.
Korban disebut diminta menyerahkan sejumlah uang dengan janji akan memperoleh lokasi pembangunan dapur MBG yang telah disiapkan dan bisa langsung digunakan untuk mendukung program pemerintah.
Namun setelah dana diserahkan, proyek yang dijanjikan tidak kunjung berjalan dan uang yang telah diberikan korban juga tidak kembali.
Kasus tersebut kemudian memicu perhatian karena menggunakan nama program MBG yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Sony menjelaskan sejak awal pelaksanaan program MBG, BGN telah berulang kali mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengaku dapat mempercepat proses persetujuan maupun menjamin operasional SPPG dengan imbalan tertentu.
Ia menegaskan seluruh informasi mengenai pembangunan SPPG, termasuk persyaratan teknis, standar bangunan, kapasitas dapur hingga tata letak fasilitas dapat diakses secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah.
Baca Juga: Purbaya Potong Anggaran MBG Demi Efisiensi, BGN Bilang Begini
“Seluruh informasi resmi terkait pembangunan SPPG, termasuk persyaratan teknis, standar bangunan, kapasitas dapur, hingga tata letak fasilitas dapat diakses secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah,” ujarnya.
BGN berharap masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran yang mengatasnamakan program MBG, terutama jika disertai permintaan pembayaran untuk memperoleh titik lokasi atau persetujuan pembangunan dapur.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa seluruh proses pengajuan SPPG dilakukan melalui mekanisme resmi sehingga tidak memerlukan jasa perantara ataupun pembayaran kepada pihak tertentu.
