Bisnis.com, MAKKAH — Pemerintah Arab Saudi telah menyerahkan kerangka awal dan linimasa (timeline) penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M kepada negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mulai mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027 bahkan sebelum operasional haji 2026 berakhir sepenuhnya.
Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mengundang pihak Indonesia pada Jumat (29/5/2026) untuk menerima pemaparan awal mengenai penyelenggaraan haji 2027. Dalam pertemuan tersebut, Arab Saudi menyampaikan berbagai ketentuan umum, jadwal, serta tahapan penyelenggaraan haji yang akan menjadi acuan bagi setiap negara dalam menyiapkan layanan bagi jemaahnya.
“Kami juga ingin menyampaikan bahwa pada 29 Mei 2026, Pemerintah Arab Saudi telah mengundang kami untuk menerima penyampaian awal terkait persiapan penyelenggaraan haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Di dalamnya disampaikan ketentuan umum serta jadwal dan timeline penyelenggaraan haji tahun depan,” kata Irfan dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Irfan, langkah Saudi yang lebih cepat memberikan kepastian jadwal menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menyusun persiapan lebih matang. Pengalaman penyelenggaraan haji 2026 menunjukkan bahwa perencanaan dini memberikan dampak signifikan terhadap kualitas layanan dan kelancaran operasional.
Gus Irfan menilai salah satu pelajaran utama dari penyelenggaraan haji tahun ini adalah pentingnya mempercepat seluruh proses persiapan, mulai dari penentuan layanan, koordinasi dengan syarikah, penyusunan skema transportasi, hingga penyiapan petugas.
“Pengalaman penyelenggaraan haji 2026 menunjukkan bahwa persiapan yang dilakukan lebih awal berdampak besar terhadap keteraturan operasional, kualitas layanan, dan kesiapan seluruh unsur penyelenggara,” katanya.
Baca Juga
- Fase Puncak Haji Selesai, Pemulangan Jemaah ke Indonesia Dimulai 1 Juni 2026
- Jemaah Haji Harus Banyak Istirahat usai Armuzna, Jangan Paksakan Ikut City Tour
Meski fase puncak haji 2026 telah berakhir dengan selesainya rangkaian di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Irfan menegaskan pemerintah tidak akan menunggu operasional selesai untuk memulai evaluasi. Berbagai catatan yang muncul selama musim haji tahun ini akan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan tahun depan.
Menurut dia, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, tata kelola pergerakan jemaah, kualitas layanan syarikah, hingga aspek kesehatan dan perlindungan jemaah.
“Tentu, dari penyelenggaraan tahun ini tetap ada hal-hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Saya telah meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus,” ujarnya.
Irfan menambahkan pembahasan teknis hasil evaluasi akan dilakukan oleh jajaran direktorat jenderal terkait agar rekomendasi perbaikan dapat segera diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam persiapan haji 2027.
Momentum dimulainya pembahasan haji 2027 juga menandai perubahan pola kerja penyelenggaraan haji Indonesia yang kini bergerak lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi berbagai kendala operasional yang masih ditemukan pada musim haji 2026.
Sementara itu, operasional haji tahun ini memasuki fase pemulangan jemaah ke Tanah Air yang dimulai pada 1 Juni 2026. Sebanyak 17 kloter dijadwalkan menjadi rombongan pertama yang kembali ke Indonesia melalui Bandara Jeddah.
