Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong kemudahan layanan perpajakan daerah melalui berbagai inovasi digital. Salah satunya dengan memperluas akses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 melalui beragam kanal pembayaran yang praktis, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat.
Di tengah mobilitas warga Jakarta yang tinggi, kemudahan dalam mengakses layanan publik menjadi kebutuhan yang semakin penting. Karena itu, pembayaran PBB-P2 kini tidak lagi harus dilakukan dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak dapat menunaikan kewajibannya kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan.
Melalui kerja sama dengan berbagai perbankan, perusahaan teknologi finansial, serta penyedia kanal pembayaran modern, masyarakat dapat membayar PBB-P2 melalui sejumlah pilihan layanan. Mulai dari mobile banking, internet banking, ATM, marketplace, hingga gerai pembayaran modern.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, mengatakan kemudahan kanal pembayaran ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan pajak daerah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan semakin banyaknya pilihan kanal pembayaran, wajib pajak dapat membayar PBB-P2 secara lebih mudah dan efisien. Harapannya, masyarakat dapat menunaikan kewajiban perpajakan tepat waktu tanpa terkendala jarak maupun waktu,” ujar Morris Danny di Jakarta.
- Bapenda Jakarta
Kemudahan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki aktivitas padat dan keterbatasan waktu. Proses pembayaran yang semakin fleksibel memungkinkan wajib pajak melunasi PBB-P2 tanpa harus mengantre panjang atau menyesuaikan jadwal dengan jam operasional kantor pelayanan.
Selain memberikan kemudahan, perluasan kanal pembayaran juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Dengan akses yang semakin praktis, pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih cepat, aman, dan nyaman.
Namun, pembayaran PBB-P2 bukan sekadar kewajiban administratif. Pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di Jakarta.
Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi berbagai kebutuhan kota. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jalan, perbaikan trotoar, pengelolaan taman kota, penyediaan fasilitas olahraga publik, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan transportasi umum yang semakin terintegrasi.
