Jakarta: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Prancis harus diukur berdasarkan asas kemanfaatan dan hasil konkret bagi Indonesia. Pernyataan ini sekaligus merespons kritik dari sejumlah pihak terkait lawatan Kepala Negara ke luar negeri.
"Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan," ujar Qodari saat memberikan keterangan di Jakarta, dilansir Antara, Minggu, 31 Mei 2026.
Baca Juga :
Qodari Sebut Penguasaan Bahasa Asing Kunci Hadapi Persaingan Global
Qodari meluruskan bahwa indikator keberhasilan kunjungan diplomatik antarnegara tidak boleh semata-mata dilihat dari frekuensi perjalanan, melainkan dari dampak multiplikasi (multiplier effect) bagi kepentingan nasional. Pemerintah optimistis modal diplomasi yang ditanamkan dalam setiap lawatan memiliki nilai strategis yang masif.
"Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan," tambah Qodari.
Catatan Bakom menunjukkan, sejak resmi menjabat sebagai Presiden, Prabowo telah melakukan empat kali kunjungan resmi ke Prancis. Lawatan perdana berlangsung pada 14 Juli 2025 untuk memenuhi undangan Parade Militer Hari Bastille di Paris, disusul kunjungan kedua pada 23 Januari 2026 guna membahas penguatan pilar hubungan bilateral bersama Presiden Emmanuel Macron.
Tak berhenti di situ, Presiden Prabowo kembali melakukan pertemuan tatap muka (one-on-one) dengan Macron pada 14 April 2026 untuk mengunci kerja sama strategis di sektor energi, pendidikan, komunikasi digital, hingga investasi jangka panjang.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menghadiri jumpa pers persiapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Jakarta. Foto: ANTARA/Azfar Muhammad.
Puncaknya, pada kunjungan keempat tanggal 28 Mei 2026, diplomasi ekonomi ini membuahkan hasil nyata berupa penandatanganan empat kesepakatan komersial senilai USD3,5 miliar atau setara Rp61,25 triliun.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa nilai investasi fantastis tersebut berhasil disepakati dalam momentum peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang disaksikan langsung oleh kedua kepala negara di Paris.
