JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk mengurangi kunjungan kenegaraannya ke luar negeri. Sederet perjalanan itu dinilai memboroskan anggaran negara di tengah kondisi ekonomi warga yang serba sulit. Kegelisahan segenap masyarakat itu hendaknya ditanggapi secara serius terlepas dari berbagai kerja sama strategis yang dihasilkan perjalanan tersebut.
Saran itu diutarakan Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dalam rekaman video berdurasi tujuh menit yang diunggahnya pada akun Instagramnya @dinopattidjalal, Sabtu (30/5/2026). Hingga Minggu (31/5/2026) siang, video itu sudah disukai lebih dari 230 ribu pengguna Instagram, diunggah ulang lebih dari 65 ribu kali, dan menerima lebih dari 17 ribu komentar.
Secara garis besar, isi video itu membahas tingginya intensitas kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo yang belakangan ini banyak dikomentari masyarakat luas.
“Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakil komunitas hubungan internasional, dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan keluar negeri, dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini,” kata Dino, dalam videonya.
Saya yakin sekali ini. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
Dari hasil penghitungannya, sebut Dino, Presiden Prabowo menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Sejak dilantik sebagai Presiden, setidaknya satu dari enam hari dihabiskan Prabowo dalam lawatan kenegaraan. Pihaknya tidak heran ketika kemudian ada sejumlah kalangan yang menganggap angka kunjungan itu di luar batas kewajaran.
Untuk itu, lanjut Dino, tak mungkin intensitas kunjungan kenegaraan setinggi itu dipertahankan Presiden selama 18 bulan ke depan, sesuai sisa kepemimpinannya. Pasalnya, lawatan semacam itu memakan anggaran yang sangat besar demi keperluan biaya rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, uang harian bagi seluruh delegasi dan perangkat pendampingnya, dan biaya-biaya lainnya.
“Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar. Karena itu, saya ada lima saran,” kata Dino.
Saran pertama, jelas Dino, jalinan diplomasi dengan pemimpin-pemimpin dunia lain bisa lebih mengandalkan video call melalui Zoom atau telepon seluler. Jika merujuk pengalamannya, suatu kunjungan bilateral hanya fokus pada pembicaraan yang berlangsung selama satu jam, atau paling lama dua jam.
Adapun sisanya lebih banyak basa-basi, jamuan dan seremonial yang tidak perlu. Baginya, video call bisa menghemat anggaran ratusan miliar yang semula harus keluar tanpa mengurangi substansi pertemuan.
Sikap berhemat itu, sebut Dino, telah lebih dahulu dicontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Hingga kini, Claudia sudah 17 kali menelepon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan belum sekali pun melakukan pertemuan bilateral meskipun AS adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko.
Bentuk penghematan lainnya ditunjukkan Sheinbaum saat menggunakan pesawat komersil kelas ekonomi untuk kunjungan kerja ke Spanyol. Langkah itu menunjukkan keteladanannya soal penghematan yang juga berlaku bagi presiden selaku pemegang jabatan tertinggi.
“Aksi penghematan melalui Zoom call dapat menjawab persepsi sebagian masyarakat yang menganggap perjalanan Presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan,” kata Dino.
Saran kedua, sebut Dino, upaya penghematan juga bisa ditempuh dengan mengoptimalkan forum-forum internasional. Agenda selingan berupa pertemuan-pertemuan bilateral dapat dihelat di jeda rapat-rapat utama.
Dino menyarankan agar Istana menerapkan konsep “1+8” setiap kali menghadiri forum internasional. Melalui konsep itu, Presiden setidaknya harus bertemu 8 kepala negara lain yang juga hadir. Angka 8 diusulkannya semata-mata hanya karena angka itu menjadi favorit Presiden.
Untuk saran ketiga, Dino menganjurkan agar Presiden memastikan kunjungan kenegaraan itu berlangsung secara profesional dan direncanakan sebaik-baiknya. Berdasarkan pengamatannya, ada sejumlah kunjungan yang berlangsung cenderung spontan dan tanpa perencanaan yang jelas.
Dino mencontohkannya dalam kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia di saat bencana banjir Sumatera, akhir November 2025. Hendaknya, kunjungan kerja terjadwal diumumkan setidaknya satu bulan, atau selambat-lambatnya sepekan sebelum keberangkatan.
“Kunjungan itu (Pakistan dan Rusia) dilakukan tanpa ada informasi apa pun kepada publik sebelum berangkat. Perlu pula diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri,” ujar Dino.
Saran keempat, sebut Dino, Presiden hendaknya cenderung lebih sering menerima tamu negara di tanah air daripada lawatan ke luar negeri selama satu tahun ke depan. Gaya diplomasi semacam itu selama ini ditampilkan Presiden China Xi Jinping.
Dengan begitu, lanjut Dino, optimalisasi peran Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjadi saran kelimanya. Ia menilai, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis semestinya dialihkan ke Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Cara itu akan menghemat biaya perjalanan karena Menlu hanya akan membawa rombongan yang lebih sedikit. Kendati demikian, isi substansi perbincangan dan kerja sama yang berpotensi dicapai juga kurang lebih sama.
“Tetapi, Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage (rombongan pengiring) Presiden yang harus selalu berada di samping Presiden. Ingat, Menlu Hasan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi, semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai entourage Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri,” kata Dino.
Segala saran itu disampaikan Dino atas bentuk penghormatannya kepada Presiden. Anugerah Bintang Mahaputra yang diterimanya diyakininya menjadi bentuk kepercayaan Presiden kepadanya terkait pandangan ihwal politik luar negeri. Pihaknya pun merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pemikirannya dengan apa adanya.
Begitu pula, sebut Dino, semua isi pesan yang disampaikannya itu mewakili perasaan kebanyakan rakyat dari nurani mereka. Dalam situasi serba prihatin dan was-was gara-gara gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau kemegahan protokoler pada dunia diplomasi.
“Saya yakin sekali ini. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri,” kata Dino.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai, saran-saran yang dilontarkan Dino sebagai hal wajar dan mesti dihargai. Tetapi, ia menilai, kebijakan diplomasi Presiden Prabowo juga memiliki landasan strategis yang kuat. Baginya, kehadiran Kepala Negara langsung ke forum-forum itu penting guna membangun kepercayaan dan menjaga posisi Indonesia pada ranah global.
“Sejalan dengan itu, perhatian terhadap efisiensi dan kondisi masyarakat tentu menjadi hal yang penting dan dipahami bersama. Kami meyakini bahwa setiap agenda kenegaraan Presiden dijalankan secara terukur dengan mempertimbangkan efektivitas, manfaat diplomatik, dan prioritas nasional secara menyeluruh,” kata Dave, lewat keterangan tertulisnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Komunikasi M Qodari menyampaikan, rencana kunjungan kerja Presiden menuju Perancis sudah diumumkan sejak 22 April 2026 oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Qodari juga mengatakan kunjungan kenegaraan tersebut dilakukan Prabowo sebagai kunjungan balasan Macron yang ke Indonesia pada tahun 2025.
Selain itu, sesuai pernyataan Sugiono, Indonesia dan Perancis tengah membahas sejumlah target kerja sama bilateral.
“Yang pertama adalah di bidang pertahanan. Karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Perancis. Karena itu, diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Kedua, kerja sama di bidang pendidikan khususnya terkait Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Ketiga, kerja sama di bidang energi dan pemanfaatan mineral kritis.
Qodari menegaskan bahwa sejak awal agenda kunjungan Prabowo hanya ke Perancis. Tidak ada rencana ke negara-negara lainnya. “Sejak awal, tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Perancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah,” ujar Qodari.
Di luar hal-hal tersebut, Qodari menyebut Prabowo memiliki hubungan personal yang dekat dengan Macron. Menurutnya, ini merupakan modal sosial yang penting bagi relasi Indonesia dan Perancis.
“Kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal-modal yang lain, baik itu modal ekonomi maupun modal politik dalam hal membangun hubungan baik dan kerja sama antarnegara. Bapak Presiden Prabowo adalah figur yang unik. Mungkin satu-satunya di dunia yang bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan kekuatan-kekuatan besar, adidaya,” kata Qodari.
Tak hanya dengan Macron, menurut Qodari, Prabowo juga berhubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga Presiden China Xi Jinping. “Semua ini tentu kita rasakan manfaatnya dalam konteks situasi dan kondisi pada hari ini maupun pada konteks masa depan,” ujar Qodari.
