Bisnis,com, JAKARTA — Pemerintah Prancis melayangkan permintaan untuk menggelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebagai respons atas perluasan operasi militer Israel di wilayah Lebanon selatan.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan serangan Israel ke Lebanon Selatan tidak dapat diterima dan berpotensi memicu ketidakstabilan masif di kawasan Timur Tengah.
"Saya telah meminta dilakukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB," kata Menlu Barrot dikutip dari Antara, Minggu (31/5/2026)
Dia menilai tindakan invasi ke negara tetangga merupakan suatu kesalahan serius. Menurutnya, tidak ada alasan kuat yang dapat membenarkan kelanjutan aksi militer maupun penguasaan wilayah lebih jauh oleh pasukan Israel di tanah Lebanon.
Langkah diplomatik Prancis ini dipicu oleh kebijakan Kepala Otoritas Bidang Pertahanan Israel yang mengumumkan keberhasilan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) merebut Kastil Beaufort, sebuah titik strategis di Lebanon Selatan.
Menyusul klaim tersebut, Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu langsung memerintahkan jajaran militer untuk memperluas skala operasi melawan gerakan Hizbullah, sekaligus memperketat kontrol pengawasan di wilayah selatan Lebanon.
Baca Juga
- Serangan Israel jelang Iduladha ke Gaza Tewaskan Pimpinan Hamas
- Akamai Akuisisi Perusahaan Browser asal Israel LayerX, Kontrol Pengguna AI
- Perjalanan 9 WNI dari Penahanan Militer Israel sampai Tiba di Tanah Air
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, akumulasi serangan Israel ke wilayah Lebanon terus menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan dengan ratusan gelombang bombardir udara menyasar basis pertahanan dan fasilitas publik.
Perluasan agresi ini memicu aksi balasan berupa serangan roket yang kian gencar dari pihak Hizbullah ke sejumlah wilayah perkotaan Israel.
Dampak dari saling balas serangan ini menyebabkan sirine peringatan bahaya udara terus berdengung di kota-kota seperti Kiryat Shmona, Nahariya, Safed, dan Karmiel.
Menanggapi ancaman keamanan yang kian nyata, Komando Front Dalam Negeri Israel kini memperketat regulasi aktivitas publik, termasuk pembatasan kegiatan berkumpul dan operasional lembaga pendidikan di wilayah utara.
