REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional. Namun, organisasi petani sawit tersebut mengingatkan, setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu, harus dirancang secara hati-hati.
Tujuannya agar tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia. Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan, petani mendukung peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk under-invoicing dalam perdagangan komoditas.
Baca Juga
Danantara Siapkan SDM dan Teknologi untuk Operasional PT DSI
Danantara: DSI Ciptakan Nilai Tambah Ekspor SDA Indonesia
Danantara akan Umumkan Jajaran Pengurus PT DSI Pekan Depan
"Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat," kata Darto dalam keterangan pers di Jakarta, Ahad (31/5/2026).
Menurut dia, kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri. Terutama, sambung Darto, petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Darto menyebut, industri sawit bukan hanya soal kebun dan pabrik, melainkan ekosistem yang sangat kompleks dan saling terhubung mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir hingga buyer internasional. "Dampak langsung dari sebuah kebijakan sering kali tidak pertama kali dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi justru oleh petani swadaya yang berada di sektor paling hulu," ujarnya.
