Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) buka suara terkait rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai Ekspor SDA atau PP Ekspor SDA. AALI menuturkan belum mengetahui ketentuan rinci dari PP tersebut.
Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan AALI Tingning Sukowignjo menjelaskan sepanjang pengetahuan perseroan, hingga saat ini AALI belum memperoleh salinan resmi dari PP ekspor SDA, sehingga AALI belum mengetahui ketentuan rinci yang diatur dalam kebijakan tersebut.
“Perseroan belum dapat memberikan tanggapan secara lebih rinci ataupun menyimpulkan secara komprehensif dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap perseroan,” tutur Tingning.
Tingning juga menjelaskan dalam menjalankan kegiatan usahanya, AALI berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil terus memantau perkembangan kebijakan tersebut.
Sebelumnya sejumlah emiten CPO juga telah menyampaikan tanggapannya terkait PP Ekspor SDA tersebut. PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) dan PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (SMAR) menyampaikan akan terus memantau dampak PP yang akan terbit tersebut terhadap perseroan dan operasionalnya.
“Perseroan senantiasa memantau perkembangan rencana penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA,” tulis manajemen DSNG.
Baca Juga
- Prospek AALI, SIMP, TAPG, Hingga LSIP Dibayangi Kebijakan Ekspor CPO via Danantara
- Saham CPO Bergerak Variatif, AALI dan TAPG Menguat Saat Pasar Masih Risk-Off
- Prospek Saham AALI dan Strategi Astra Agro Lestari Jaga Kinerja 2026
DSNG juga mengungkapkan pihaknya hanya melakukan penjualan produk kelapa sawit ke pasar dalam negeri atau domestik, sehingga perseroan tidak melihat adanya dampak material secara langsung dari rencana kebijakan tersebut.
Sementara itu, SMAR menuturkan pihaknya berkomitmen untuk tetap mematuhi seluruh peraturan pemerintah dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan terkait tata kelola ekspor SDA yang akan diterbitkan.
Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor komoditas nasional.
Melalui kebijakan tersebut, Prabowo mengatakan, penjualan ekspor komoditas wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan tersebut akan dimulai dari tiga komoditas strategis, yakni minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloys.
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap ekspor komoditas sumber daya alam. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk memberantas praktik kurang bayar atau under-invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor guna mengoptimalkan penerimaan negara.
“Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita,” ucapnya.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
