Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi, pendampingan, hingga penguatan layanan. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemkab Sidoarjo di bawah arahan Bupati Subandi untuk menciptakan lingkungan yang aman.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan berbagai langkah pencegahan terus dilakukan dan melibatkan lintas sektor.
"Kami terus bergerak melakukan penguatan pencegahan dan penanganan bersama seluruh mitra. Termasuk mengintegrasikan layanan hotline PPA dengan lintas sektor terkait," kata Heni, Minggu (31/5/2026).
Sepanjang 2026 hingga Mei, Dinas P3AKB mencatat 138 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi yang tertinggi sebanyak 46 kasus. Sementara kasus pencabulan menyusul dengan 30 kasus. Kekerasan berbasis gender online juga menjadi perhatian.
"Kasus KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) mengalami tren kenaikan dari 5 kasus pada 2023, menjadi 8 kasus di 2025. Hingga Mei 2026, sudah terkumpul 4 kasus, menunjukkan ancaman digital semakin nyata," ungkap Heni.
Pemkab Sidoarjo pun rutin menggelar pertemuan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sosialisasi juga terus digencarkan ke sekolah-sekolah dan masyarakat agar upaya pencegahan semakin luas menjangkau keluarga dan lingkungan sekitar.
"Kami turun langsung ke sekolah dan masyarakat untuk menggerakkan pencegahan," ungkap Heni.
Pihaknya juga memperkuat kapasitas petugas layanan melalui pelatihan manajemen penanganan kasus dan trauma healing. Kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting agar korban bisa mendapat pendampingan secara cepat dan tepat.
Selain itu, PUSPAGA Rinata atau Pusat Pembelajaran Keluarga Rumah Informasi Kita terus dimaksimalkan. Langkah tersebut sejalan dengan dukungan dan arahan Bupati Sidoarjo Subandi agar perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian bersama.
"Kami juga melakukan pembentukan (DRPPA) Desa Ramah Perempuan Peduli Anak di desa dan kelurahan sebagai upaya perlindungan," pungkas Heni.
(akd/akd)
