Jakarta (ANTARA) - PT Brantas Abipraya bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyertifikasi 300 tenaga kerja konstruksi strategis jenjang 1–3 pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Lampung tahun anggaran 2026.
"Ini dilaksanakan secara onsite, diikuti sekitar 300 tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut," kata Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya Dian Sovana dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan pelaksanaan sertifikasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar memiliki daya saing sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sekaligus mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah.
Ia menyebutkan peserta sertifikasi berasal dari berbagai bidang pekerjaan konstruksi, di antaranya kepala tukang bangunan gedung, mandor konstruksi bangunan gedung, tukang besi beton, tukang cat bangunan gedung, tukang kayu konstruksi, tukang pasang rangka baja ringan, hingga tukang pasang ubin dan keramik.
Menurutnya sertifikasi tenaga kerja menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan nasional.
Dia meyakini keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan.
"Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dian mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan tenaga kerja yang kompeten agar target kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu proyek dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, hal itu penting karena Sekolah Rakyat merupakan proyek strategis yang memiliki dampak sosial besar bagi masyarakat.
"Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan tenaga kerja yang berada di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik,” tambahnya.
Kegiatan sertifikasi ini dilakukan secara onsite di lokasi proyek guna memastikan proses asesmen berjalan efektif tanpa mengganggu progres pekerjaan konstruksi di lapangan.
"Kami berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui peningkatan kualitas SDM konstruksi yang profesional, kompeten, dan berdaya saing guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045," kata Dian.
Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Indro Pantja Pramodo, menegaskan sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia menyebutkan sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10,96 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja.
"Karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan dengan kualitas terbaik,” ujar Indro.
Ia menambahkan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dia menegaskan keberhasilan proyek strategis seperti Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja konstruksi di lapangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
"Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun,” jelasnya.
Indro juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan BUMN konstruksi dalam mendukung percepatan pembangunan nasional melalui peningkatan kompetensi SDM konstruksi.
“Pendekatan ini efektif karena tidak mengganggu progres proyek dan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian PU, agenda pembangunan infrastruktur tahun 2026 diperkirakan membutuhkan dukungan sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi, terdiri atas 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator.
Khusus sektor prasarana strategis, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, diproyeksikan membutuhkan 13.522 tenaga kerja konstruksi.
Baca juga: Brantas Abipraya: Proyek Sekolah Rakyat Banjarbaru sesuai target
Baca juga: Kementerian PU–Brantas Abipraya rekonstruksi 10 wilayah di Sumbar
"Ini dilaksanakan secara onsite, diikuti sekitar 300 tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut," kata Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya Dian Sovana dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan pelaksanaan sertifikasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar memiliki daya saing sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sekaligus mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah.
Ia menyebutkan peserta sertifikasi berasal dari berbagai bidang pekerjaan konstruksi, di antaranya kepala tukang bangunan gedung, mandor konstruksi bangunan gedung, tukang besi beton, tukang cat bangunan gedung, tukang kayu konstruksi, tukang pasang rangka baja ringan, hingga tukang pasang ubin dan keramik.
Menurutnya sertifikasi tenaga kerja menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan nasional.
Dia meyakini keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan.
"Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dian mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan tenaga kerja yang kompeten agar target kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu proyek dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, hal itu penting karena Sekolah Rakyat merupakan proyek strategis yang memiliki dampak sosial besar bagi masyarakat.
"Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan tenaga kerja yang berada di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik,” tambahnya.
Kegiatan sertifikasi ini dilakukan secara onsite di lokasi proyek guna memastikan proses asesmen berjalan efektif tanpa mengganggu progres pekerjaan konstruksi di lapangan.
"Kami berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui peningkatan kualitas SDM konstruksi yang profesional, kompeten, dan berdaya saing guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045," kata Dian.
Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Indro Pantja Pramodo, menegaskan sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia menyebutkan sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10,96 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja.
"Karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan dengan kualitas terbaik,” ujar Indro.
Ia menambahkan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dia menegaskan keberhasilan proyek strategis seperti Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja konstruksi di lapangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
"Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun,” jelasnya.
Indro juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan BUMN konstruksi dalam mendukung percepatan pembangunan nasional melalui peningkatan kompetensi SDM konstruksi.
“Pendekatan ini efektif karena tidak mengganggu progres proyek dan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian PU, agenda pembangunan infrastruktur tahun 2026 diperkirakan membutuhkan dukungan sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi, terdiri atas 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator.
Khusus sektor prasarana strategis, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, diproyeksikan membutuhkan 13.522 tenaga kerja konstruksi.
Baca juga: Brantas Abipraya: Proyek Sekolah Rakyat Banjarbaru sesuai target
Baca juga: Kementerian PU–Brantas Abipraya rekonstruksi 10 wilayah di Sumbar
