Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Menurutnya, selama bertahun-tahun kekayaan nasional belum sepenuhnya dinikmati masyarakat sehingga diperlukan transformasi ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah, mulai dari mineral strategis hingga komoditas pertanian yang dibutuhkan dunia.
"Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas penting dunia, seperti tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, batu bara, kelapa sawit, dan berbagai hasil pertanian lainnya," ujar Prabowo.
Selain itu, Presiden juga menyinggung keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Baca Juga
- Prabowo Tegaskan Prinsip Ekonomi Pancasila, Koperasi Harus Diperkuat
- Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Megawati Persilakan Prabowo Jalan Lebih Dulu
- Prabowo Bakal Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Kemenlu
Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi Prabowo mengakui bahwa selama ini hasil pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
"Sudah terlalu lama rakyat Indonesia hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," katanya.
Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa salah satu tugas utama pemerintah saat ini adalah melakukan transformasi ekonomi nasional agar lebih sesuai dengan amanat Pancasila dan konstitusi.
Menurut Kepala negara, kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan karunia Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat serta generasi mendatang.
"Kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak," ujarnya.
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkuat kebijakan hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor serta menerapkan tata kelola yang lebih baik agar kekayaan nasional tidak terus mengalir ke luar negeri.
Dia menilai pembangunan ekonomi harus mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, termasuk memastikan petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, nelayan mendapatkan akses pasar yang adil, serta pekerja memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan yang layak.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan pentingnya memperkuat koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
Menurutnya, rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan.
Presiden Ke-8 RI itu menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai program transformasi nasional, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi, program makan bergizi gratis, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Meskipun menyadari perubahan besar tidak akan mudah dilakukan, tetapi Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap menjalankan reformasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
"Kita tidak boleh menjadi bangsa yang bergantung kepada negara lain. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dan memanfaatkan kekayaannya untuk kemakmuran seluruh rakyat," tegas Prabowo.
