Probowo Bongkar Alasan Ekspor Sumber Daya Alam RI Lewat Satu Pintu

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tengah menata ulang tata kelola sumber daya alam agar lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Salah satu langkah yang ditempuh adalah kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Ia menilai negara memiliki sumber daya yang melimpah, namun manfaat yang diterima masyarakat belum optimal.

"Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," tegas Prabowo dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Prabowo menjelaskan Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis dunia. Posisi tersebut seharusnya menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

"Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting: tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting," kata Prabowo.

Di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap bahan baku industri dan teknologi, pemerintah menilai kontrol atas ekspor menjadi langkah penting. Kebijakan itu tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga menyangkut posisi Indonesia dalam rantai pasok dunia.

"Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi," ujar Prabowo.

Selain memperkuat industri domestik, pemerintah juga ingin memastikan devisa hasil ekspor memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mengurangi kebocoran manfaat ekonomi ke luar negeri.

"Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi," sebutnya.