Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa sebuah perubahan besar tidak mudah untuk dilakukan. Pasalnya, pemerintah harus melawan pihak-pihak yang suka melakukan korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin 1 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti kemungkinan adanya penolakan dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh praktik-praktik korupsi.
"Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelundupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal," kata Prabowo.
Menurut dia, upaya melakukan perubahan besar tidak akan selalu berjalan mulus. Ia menilai pihak-pihak yang selama ini menikmati hasil dari korupsi berpotensi melakukan perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Prabowo juga mengingatkan bahwa tantangan tersebut tidak hanya datang dari pelaku kejahatan ekonomi, tetapi juga dari pihak yang dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap kepentingan bangsa dan negara.
"Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka yang tidak cinta tanah air bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit, kita harus berani membela rakyat kita," kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa keberanian mengambil keputusan yang tepat merupakan salah satu syarat penting bagi bangsa besar.
Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat harus tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai risiko dan tantangan.
Karena itu, ia tidak ingin memilih jalan yang hanya memberikan keuntungan sesaat tetapi berpotensi membebani generasi mendatang.
Lebih lanjut, Prabowo menilai ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia selama beberapa dekade terakhir.
Di tengah melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki, manfaat ekonomi yang dihasilkan dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata.
Ia menyoroti kondisi ketika nilai tambah dari berbagai komoditas dan kekayaan alam Indonesia justru lebih banyak dinikmati oleh pihak di luar negeri. Sementara itu, sebagian masyarakat Indonesia belum memperoleh manfaat optimal dari potensi tersebut.
