Bisnis.com, SEMARANG - Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Republik bertajuk Meneguhkan Civil Society Pilar Republik di University Club Hotel UGM pada Sabtu (30/5/2026). Forum ini mempertemukan berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi untuk merefleksikan kondisi kebangsaan.
Diskusi tersebut menyoroti regresi demokrasi yang terjadi di Indonesia serta pengaruhnya terhadap keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Penurunan kualitas demokrasi dinilai berpotensi melemahkan fungsi kontrol sosial, menghambat distribusi keadilan, serta menurunkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di berbagai sektor strategis
Sosiolog sekaligus Wakil Rektor UGM, Arie Sudjito, menegaskan pentingnya peran institusi pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan politik kontemporer ini.
"Kita harus mengembalikan fungsi kampus bukan sebagai pabrik tenaga kerja, melainkan sebagai benteng moral dan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan," ujarnya.
Menurut Arie, pelemahan ruang publik dan penyempitan ruang diskusi kritis di perguruan tinggi merupakan salah satu indikasi nyata dari gejala regresi demokrasi serta reproduksi neo-otoritarianisme yang kini sedang mengancam fondasi kebangsaan.
Arie melanjutkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan panjang kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir di tingkat akar rumput, bukan sekadar kompromi elite politik.
Organisasi seperti Budi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, hingga Nahdlatul Ulama merupakan arsitek utama yang merumuskan cita-cita etis republik ini. Namun, setelah hampir tiga dekade era reformasi berjalan, konsolidasi demokrasi dirasa masih menghadapi persimpangan jalan akibat dominasi kekuasaan politik formal yang cenderung mengabaikan aspirasi murni dari publik secara luas.
Ketua Panitia Konferensi Republik 2026, Sudirman Said, menyatakan bahwa keragaman generasi yang hadir dalam forum ini merupakan modal penting untuk menggalang gerakan kolektif.
"Menyatukan pikiran lintas generasi memang bukan hal mudah. Tetapi collective thinking akan menghasilkan gagasan yang lebih mendalam, lebih baik, dan lebih bermakna bagi perjalanan bangsa ke depan," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa upaya menyatukan gagasan dari berbagai kelompok usia diperlukan untuk memecahkan fragmentasi yang selama ini menghambat efektivitas pergerakan kelembagaan non-pemerintah.
Sudirman Said mengamati bahwa kapasitas modal sosial dan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada era modern ini sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan dengan masa-masa perjuangan kemerdekaan terdahulu. Kendati demikian, potensi tersebut kerap tidak tersalurkan secara optimal akibat kuatnya polarisasi dan sekat-sekat kepentingan kelompok di dalam masyarakat.
Oleh sebab itu, ia mendorong seluruh elemen masyarakat sipil untuk segera mengorganisir diri kembali dan menjadikan momentum konferensi ini sebagai titik awal konsolidasi gerakan yang lebih solid.
Mantan Menteri Perdagangan sekaligus pendiri Ancora Group, Gita Wirjawan, menitikberatkan pembahasannya pada pentingnya sistem pendidikan yang transformatif dan keterbukaan gagasan di tengah pergeseran geopolitik global.
"Problem recognition itu adalah awal dari problem resolution. Dan keterbukaan itu adalah satu-satunya yang foundational untuk mengkombinasikan kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi," terangnya.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak akan berjalan secara berkelanjutan apabila negara gagap dalam mengidentifikasi kelemahan struktural pada sektor fundamental.
Gita secara khusus menyoroti kondisi kualitas pendidikan dasar dan menengah yang masih tertinggal akibat minimnya kompensasi serta apresiasi terhadap profesi tenaga pendidik.
Berdasarkan data yang ia paparkan, pendapatan rata-rata guru yang berada pada kisaran Rp2,8 juta per bulan serta honorer sebesar Rp500.000 per bulan menjadi penghambat utama dalam merekrut talenta-talenta terbaik.
Rendahnya anggaran kompensasi ini berdampak langsung pada penurunan standar rekrutmen guru yang akhirnya memengaruhi kualitas capaian akademik siswa secara nasional.
Peningkatan daya saing bangsa di kancah global sangat bergantung pada komitmen negara dalam membenahi kualitas hidup para guru di daerah.
"Kalau guru hanya digaji Rp2,8 juta per bulan, honorer Rp500 ribu, lalu direkrut dari persentase terbawah, jangan berharap kita bisa menskalakan kognisi, kecerdasan, keterampilan, dan kepekaan," kata Gita.
Kegagalan dalam melakukan investasi pada sektor manusia ini dinilai akan menghambat penciptaan inovasi teknologi dan produktivitas ekonomi yang merata.
Tolak ukur keberhasilan suatu sistem demokrasi, menurut analisis Gita, tidak boleh direduksi sekadar pada aspek prosedural seperti pelaksanaan pemilihan umum berkala atau rotasi kekuasaan politik semata. Esensi dari demokrasi yang substantif terletak pada bagaimana otoritas negara mampu mendistribusikan barang publik secara adil dan inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat. Aspek distribusi tersebut mencakup perluasan akses pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan standar yang merata, kesejahteraan ekonomi, hingga penguatan nilai moral sosial yang kuat.
Ketua Dewan Guru Besar UGM, M. Baiquni, menekankan dalam sesi penutupan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan memerlukan pengawasan yang konsisten dari kelembagaan independen publik.
"Sebagai civil society kita telah membahas bagaimana memerankan kembali masyarakat sipil di tengah situasi bangsa seperti ini dan bagaimana kita bisa menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin kita untuk kembali kepada suara rakyat, untuk bisa mendengar dan mendengarkan itu semua," tuturnya.
Baiquni menggarisbawahi bahwa rumusan teori maupun pertukaran gagasan di ruang akademik tidak akan membawa perubahan signifikan tanpa adanya implementasi aksi nyata yang berdampak langsung di lapangan.
Formulasi kebijakan nasional yang paling efektif seharusnya dikonstruksikan berdasarkan pembuktian empiris dan realitas sosial di masyarakat, bukan sekadar asumsi teks normatif belaka. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik bagi gerakan masyarakat sipil untuk terus mengawal akuntabilitas seluruh proyek pembangunan nasional.
