Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta kehati-hatian terhadap berbagai narasi terkait swasembada pangan, sehingga tidak mendistorsi upaya pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai," kata Kharis sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin.
Dia menyoroti munculnya berbagai narasi yang dinilai berpotensi mendistorsi upaya swasembada pangan nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian.
Menurutnya, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari demokrasi. Namun kritik tersebut seharusnya dibangun di atas data dan fakta, bukan membentuk persepsi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Baca juga: Kementan perkuat pengawasan pangan jaga stabilitas ekonomi nasional
“Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Kharis menegaskan swasembada pangan bukan sekadar target sektor pertanian, melainkan agenda strategis nasional yang berkaitan langsung dengan ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, sektor pangan bukan sekadar urusan pemenuhan target produksi, namun soal kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik.
Dia mengatakan berbagai tantangan seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga dinamika ekonomi dunia memang harus diantisipasi. Namun tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan kemampuan petani Indonesia dalam memperkuat produksi pangan dalam negeri.
Ia menekankan setiap negara menghadapi tantangan yang sama. Namun, yang membedakan adalah bagaimana negara tersebut merespons tantangan itu.
"Saya melihat pemerintah bersama petani terus bekerja meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, memperkuat sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu kita perlu membangun optimisme yang kuat berbasis data,” katanya.
Kharis juga mengingatkan narasi yang berlebihan terkait ancaman krisis pangan maupun fenomena iklim berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak disampaikan secara proporsional.
“Kita harus menyampaikan informasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesan pesimis sementara data menunjukkan berbagai indikator justru bergerak ke arah yang positif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” tegasnya.
Baca juga: Bulog maksimalkan penyaluran bantuan pangan usai diperpanjang
Menurutnya, keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional juga harus dibarengi dengan penguatan tata niaga dan pengawasan distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan konsumen.
Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan sektor pangan untuk menekan berbagai praktik yang merugikan petani.
“Negara harus hadir melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tegasnya.
Pada 2025, produksi nasional mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat signifikan dibanding sekitar 53 juta ton GKG pada 2024.
Kenaikan produksi tersebut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.
Penguatan produksi tersebut turut berdampak pada berkurangnya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras medium, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog hingga akhir Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton.
Capaian serupa juga terlihat pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Produksi jagung nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak 2025.
Komoditas bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi juga diproyeksikan berada dalam kondisi yang mampu menopang kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.
Baca juga: Bapanas: Harga pangan terkendali usai Idul Adha, intervensi diperkuat
Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Maret 2026 mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Kondisi itu mencerminkan penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan memperkuat persatuan dalam mengawal agenda swasembada pangan nasional.
“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal yang besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah," katanya.
"Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tambah Kharis.
"Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai," kata Kharis sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin.
Dia menyoroti munculnya berbagai narasi yang dinilai berpotensi mendistorsi upaya swasembada pangan nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian.
Menurutnya, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari demokrasi. Namun kritik tersebut seharusnya dibangun di atas data dan fakta, bukan membentuk persepsi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Baca juga: Kementan perkuat pengawasan pangan jaga stabilitas ekonomi nasional
“Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Kharis menegaskan swasembada pangan bukan sekadar target sektor pertanian, melainkan agenda strategis nasional yang berkaitan langsung dengan ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, sektor pangan bukan sekadar urusan pemenuhan target produksi, namun soal kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik.
Dia mengatakan berbagai tantangan seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga dinamika ekonomi dunia memang harus diantisipasi. Namun tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan kemampuan petani Indonesia dalam memperkuat produksi pangan dalam negeri.
Ia menekankan setiap negara menghadapi tantangan yang sama. Namun, yang membedakan adalah bagaimana negara tersebut merespons tantangan itu.
"Saya melihat pemerintah bersama petani terus bekerja meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, memperkuat sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu kita perlu membangun optimisme yang kuat berbasis data,” katanya.
Kharis juga mengingatkan narasi yang berlebihan terkait ancaman krisis pangan maupun fenomena iklim berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak disampaikan secara proporsional.
“Kita harus menyampaikan informasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesan pesimis sementara data menunjukkan berbagai indikator justru bergerak ke arah yang positif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” tegasnya.
Baca juga: Bulog maksimalkan penyaluran bantuan pangan usai diperpanjang
Menurutnya, keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional juga harus dibarengi dengan penguatan tata niaga dan pengawasan distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan konsumen.
Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan sektor pangan untuk menekan berbagai praktik yang merugikan petani.
“Negara harus hadir melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tegasnya.
Pada 2025, produksi nasional mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat signifikan dibanding sekitar 53 juta ton GKG pada 2024.
Kenaikan produksi tersebut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.
Penguatan produksi tersebut turut berdampak pada berkurangnya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras medium, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog hingga akhir Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton.
Capaian serupa juga terlihat pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Produksi jagung nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak 2025.
Komoditas bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi juga diproyeksikan berada dalam kondisi yang mampu menopang kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.
Baca juga: Bapanas: Harga pangan terkendali usai Idul Adha, intervensi diperkuat
Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Maret 2026 mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Kondisi itu mencerminkan penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan memperkuat persatuan dalam mengawal agenda swasembada pangan nasional.
“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal yang besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah," katanya.
"Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tambah Kharis.
