jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut penting bagi setiap elemen bangsa tidak memandang Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan ideologi geopolitik dan instrumen pembebasan ekonomi rakyat.
Hal demikian dikatakan Hasto saat berpidato dalam Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6).
BACA JUGA: Hasto PDIP Mengkhawatirkan Kebijakan Fiskal, Gali Lubang Tutup Lubang
"Pancasila mengandung suatu tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan dan penindasan," demikian Hasto dalam sambutannya, Senin (1/6).
Dia mengkritik adanya pergeseran arah bangsa dari cetak biru pembangunan yang pernah dirancang oleh para pendiri bangsa.
BACA JUGA: Elite PDIP Sarankan Jokowi Tunjukkan Ijazah saat Keliling RI Bareng PSI
Terutama, kata alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu, dalam sisi kemandirian ekonomi dan posisi Indonesia di kancah global.
Hasto memaparkan bahwa Pancasila pada era Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno dipahami secara luas sebagai gagasan kolektif yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di mata dunia.
BACA JUGA: Temui Kaesang, Eks Kader PDIP Maluku Gabung PSI
Dia mengingatkan hal demikian sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai cita-cita besar tersebut.
"Dalam visi geopolitik Bung Karno, Indonesia harus dipimpin oleh ide, yakni suatu tekad untuk menjadi negara terkuat di Samudra Indonesia dan menjadi pintu gerbang masa depan dunia di Samudra Pasifik," katanya.
Hasto menuturkan pembangunan masa lalu berbasis pada riset ilmiah dan penguasaan pengetahuan menjadi penopang utama visi global Indonesia.
Namun, Hasto menyayangkan bahwa arah strategis tersebut kini telah mengalami pergeseran.
Hasto melontarkan pertanyaan kritis terkait independensi sikap politik luar negeri Indonesia terkait bebas aktif.
"Banyak yang mempertanyakan misalnya, apakah politik luar negeri Indonesia masih bebas aktif ataukah sudah tunduk pada hegemoni negara adidaya," ujarnya.
Hasto pun dalam pidato tajam mengulas realitas penderitaan dan beban ekonomi yang sedang dihadapi oleh rakyat di sektor riil.
Menurutnya, implementasi demokrasi ekonomi saat ini masih jauh dari keadilan sosial yang dicita-citakan pada 1 Juni 1945.
Hasto pun mengungkit kondisi ekonomi nasional pada kuartal pertama 2026 yang berada dalam fase mengkhawatirkan akibat kebijakan populis demi kepentingan elektoral semata.
"Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," kata dia.
Dampak dari salah urus kebijakan ekonomi tersebut, lanjut Hasto, langsung menghantam stabilitas hidup harian masyarakat kecil di akar rumput.
"Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan."
Sebagai solusi, Hasto menekankan pentingnya mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.
Dia mengatakan negara harus hadir menjamin agar kekayaan alam benar-benar dikonversi menjadi kemakmuran bagi rakyat banyak, bukan segelintir elite.
"Amanat terpenting adalah rakyat sebagai dasar kebijakan, orientasi, dan pihak yang mendapat kemanfaatan tertinggi atas pendayagunaan seluruh kekayaan negara," katanya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Bakal Keliling RI, Djarot Sebut PDIP Makin Solid, Lalu Ungkit Polemik Ijazah
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan
