Presiden Prabowo Subianto menjadikan transformasi ekonomi nasional sebagai agenda utama pemerintahannya untuk menjamin kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dapat dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Prabowo menilai selama bertahun-tahun sebagian besar nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia justru dinikmati di luar negeri. Kondisi tersebut membuat masyarakat belum sepenuhnya menikmati hasil pemanfaatan kekayaan SDA bangsa sendiri.
Ia menyampaikan hal itu saat memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Gedung Pancasila yang terletak di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (1/6).
“Sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berdasarkan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan Pancasila harus menjadi landasan utama dalam pembangunan nasional sebagai rujukan untuk membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan Pancasila tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen sejarah maupun sekadar slogan yang diucapkan dalam setiap upacara kenegaraan. Menteri Pertahanan 2019-2024 itu menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.
“Selama beberapa dasawarsa terakhir Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata? sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat Kenyataan yang kita hadapi sekarang," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis dunia, mulai dari tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, batu bara, kelapa sawit, hingga nikel.
Meski demikian, Prabowo menilai kekayaan alam yang melimpah belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia menyoroti kondisi yang berlangsung selama bertahun-tahun ketika sebagian besar nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia justru dinikmati di luar negeri.
"Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu," ujar Prabowo.
Selain mendorong kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu, pemerintah turut memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor, serta mempercepat investasi pada sektor hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Prabowo berharap langkah itu dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam domestik sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat.
Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat bahwa rakyat harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan. Ia menyebutkan, ekonomi Indonesia harus berlandaskan prinsip keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila.
Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu antara lain dengan menjalankan berbagai program transformasi ekonomi nasional, salah satunya yakni memperkuat kebijakan hilirisasi sumber daya alam.
Selain itu, program lainnya seperti membangun ketahanan pangan, mengembangkan koperasi dan ekonomi desa, serta program makan bergizi gratis (MBG) dianggap sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan, kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.
Prabowo mengakui proses transformasi ekonomi tidak akan berjalan dengan mudah. Ia memproyeksikan berbagai tantangan dan perlawanan akan muncul, termasuk dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi, penyelundupan, maupun aktivitas ekonomi ilegal lainnya
