Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan 13.593.754 wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025 hingga akhir masa pelaporan alias 31 Mei pukul 24.00 WIB. Realisasi itu berada di bawah target otoritas pajak.
Direktur P2 Humas DJP Inge Diana Rismawanti merincikan, 13,5 juta pelaporan itu terdiri dari 10.962.917 wajib pajak (WP) orang pribadi karyawan; 1.504.209 WP orang pribadi non-karyawan, dan 1.081.477 WP badan (termasuk migas).
Sementara itu, pada saat yang sama, ada 45.151 WP Beda Tahun Buku yang menyampaikan SPT tahunannya.
Sebagai catatan, setiap tahunnya masa pelaporan SPT WP orang pribadi pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Sementara itu, periode pelaporan WP badan yaitu 1 Januari hingga 30 April.
Kendati demikian, pada tahun ini, DJP memutuskan untuk 'memundurkan' tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi, dari 31 Maret menjadi 30 April 2026; dan tenggat waktu pelaporan SPT WP badan, dari 30 April menjadi 31 Mei 2026.
WP tetap bisa melaporkan SPT tahunannya setelah periode tersebut. Kendati demikian, sanksi administratif menanti.
Baca Juga
- Cara Dapat Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Berlaku Mulai Hari Ini 1 Juni 2026
- Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin 1 Juni 2026 & Besaran Pajaknya
- Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta Berlaku Hari Ini 1 Juni, Bebas Denda PKB dan BBNKB Dihapus Otomatis!
Meski batas akhir pelaporan sudah diperpanjang, nyatanya realisasi pelaporan SPT 2025 sebesar 13,5 juta belum mencapai target yang ditetapkan.
"Target pelaporan SPT tepat waktu sekitar 15 juta," ungkap Inge kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Adapun mulai tahun ini, pelaporan SPT tahunan dilakukan melalui melalui sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.
DJP mencatat WP yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 19.502.020 akun hingga 31 Mei 2026.
Perinciannya, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 18,2 juta akun.
WP badan tercatat sebanyak 1,1 juta akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 91.891 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 233 akun.
