Berdasarkan perhitungan awal, Henggar menjelaskan anggaran Rp5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
"Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi," jelas Henggar dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Sebagai informasi, pada 2025 ruas jalan Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan, sudah dilakukan penanganan dengan anggaran Rp19,92 miliar. Pemprov Jateng juga telah menggelontorkan miliaran rupiah untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Blora.
Selama 2025-2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar Rp45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 kilometer. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah provinsi juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Henggar menyebut, terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang akan diusulkan masuk dalam program tersebut. "Dan ini telah kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik," katanya.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, pada 2026 telah diajukan dukungan pendanaan melalui program IJD kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp46,6 miliar untuk percepatan penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.
Terkait hal ini, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta seluruh jajarannya merespons cepat setiap keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur di wilayahnya. Menurutnya, berbagai keluhan yang viral di media sosial harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Luthfi juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan dalam perbaikan jalan. Ia pun meminta agar penanganan tidak dilakukan secara asal-asalan.
"Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional," tegasnya.
Ia juga meminta ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat mendapat prioritas penanganan. "Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya," lanjutnya.
Selain mengoptimalkan anggaran daerah, Luthfi meminta seluruh jajaran mengawal secara serius usulan bantuan pemerintah pusat melalui kementerian maupun DPR RI, agar percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dapat segera terealisasi.
Pemprov Jateng berterima kasih atas kritik dan masukan yang konstruktif dari masyarakat. Luthfi mengenaskan masukan ini jadi bagian penting dari kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat, dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik di berbagai sektor, tidak hanya infrastruktur tetapi juga sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
(anl/ega)
