JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan sindiran terkait rencana Presiden ke-7 RI yang akan berkeliling ke sejumlah daerah untuk menyapa masyarakat.
Menurut dia, kebutuhan saat ini bukan aktivitas yang berorientasi pada kepentingan elektoral. Namun, pertanggungjawaban atas berbagai persoalan kebijakan pemerintah yang pernah terjadi pada era kepemimpinannya.
"Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin," kata Hasto di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Menurut Hasto, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi berbagai persoalan fiskal yang salah satunya merupakan dampak dari kebijakan pada periode kepemimpinan sebelumnya.
"Ya tapi kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya," ujarnya.
Baca Juga:Kecelakaan Kerja di Indramayu pada Hari Buruh, Diduga Ada Pelanggaran Standar K3Hasto kemudian menyinggung sejumlah kebijakan pada era pemerintahan Jokowi yang dinilainya menimbulkan persoalan bagi negara.
Salah satu yang disorot ialah besarnya anggaran bantuan sosial yang menurutnya digunakan untuk kepentingan elektoral. Selain itu, Hasto menyoroti pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
"Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar," tuturnya.
"Kemudian belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier effect, pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki," katanya.
Di samping itu, Hasto menilai berbagai persoalan yang muncul saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut sistem hukum, politik, dan demokrasi.
Menurutnya, masyarakat pada akhirnya akan menuntut penjelasan terkait berbagai kebijakan yang pernah diambil selama pemerintahan sebelumnya.
"Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya," pungkasnya.
#nasional
