Malang (beritajatim.com) – Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni sejatinya bukan sekadar ritual seremonial tahunan bagi bangsa Indonesia. Momentum historis ini merupakan ajakan nyata untuk merenungkan kembali sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila benar-benar hidup dan diimplementasikan dalam kebijakan negara, perilaku para elite, hingga kehidupan ekonomi sehari-hari masyarakat kelas bawah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Malang, Prof. Dodi W. Irawanto. Ia menjelaskan bahwa momen saat Soekarno menyampaikan pidato bersejarah di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 silam, harus menjadi ruang refleksi bersama mengenai kondisi demokrasi dan kesejahteraan sosial di tanah air saat ini.
”Momentum Hari Lahir Pancasila harus menjadi ruang refleksi kritis mengenai bagaimana mengembalikan demokrasi pada rohnya yang berkeadaban dan berkeadilan. Pada saat yang sama, kita harus mendorong masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, agar mampu berdaya secara ekonomi dan menuju kemandirian finansial dalam kerangka moral Pancasila,” ujar Prof. Dodi W. Irawanto kepada beritajatim.com, Senin (1/6/2026).
Prof. Dodi memaparkan, jika melihat lanskap nasional saat ini, berbagai sorotan publik memperlihatkan adanya tantangan dalam perjalanan demokrasi. Gejala penurunan kualitas demokrasi tersebut tampak dari menguatnya politik identitas, menurunnya partisipasi publik, hingga kekhawatiran terkait pembatasan kebebasan sipil melalui regulasi maupun praktik di lapangan.
Di sisi lain, problem kesenjangan sosial-ekonomi masih membayangi kelompok masyarakat kelas bawah yang harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar di tengah tekanan ekonomi berat. Namun demikian, akademisi senior ini melihat pemerintah sebenarnya telah menaruh perhatian besar pada penguatan kesejahteraan masyarakat bawah.
Hal itu terbukti dari sejumlah program strategis yang diusung dalam visi Asta Cita Presiden, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan optimalisasi Koperasi Merah Putih. Dalam tataran kebijakan, beberapa program strategis yang termaktub dalam Asta Cita Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, pada dasarnya merupakan upaya konkret untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Namun, berbagai program bagus tersebut masih memerlukan penyempurnaan berkala dalam aspek tata kelola, efektivitas pelaksanaan, dan ketepatan sasaran agar keberpihakannya kepada rakyat kecil semakin terasa,” tutur Rektor Unitri tersebut secara konstruktif.
Ia menambahkan, adanya masukan dan kritik dari publik mengenai ketimpangan akses ataupun profesionalisme pengelolaan program-program jaminan sosial harus dipandang sebagai pengingat yang positif. Evaluasi yang objektif dinilai akan membuat implementasi nilai-nilai Pancasila tetap selaras dengan cita-cita para pendiri bangsa.
Berdasarkan berbagai kajian ilmiah, Hari Lahir Pancasila memegang posisi sentral sebagai penegasan kembali bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, sekaligus bintang penuntun menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Pendidikan Pancasila yang diajarkan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi pun konsisten menekankan bahwa sila-sila di dalamnya harus mewujud dalam desain kelembagaan serta kebijakan publik yang pro-rakyat. Prof. Dodi tidak menampik adanya data dan studi dalam satu dekade terakhir yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Sedikitnya ada tiga fakta yang patut direfleksikan.
Pertama, menguatnya politik identitas yang berpotensi mengikis solidaritas kewargaan. Kedua, melemahnya fungsi kontrol dari sejumlah institusi demokratis sebagai penyeimbang kekuasaan. Ketiga, adanya persepsi publik mengenai penyempitan ruang kebebasan sipil akibat regulasi tertentu yang dikhawatirkan menghambat partisipasi aktif masyarakat.
“Dari kacamata sila keempat Pancasila, tantangan-tantangan ini menunjukkan masih adanya jarak antara realitas lapangan dan cita-cita ideal. Konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengamanatkan bahwa demokrasi tidak boleh mandek pada prosedur elektoral pemilu semata,” ujar Prof Dodi.
Demokrasi Pancasila, menurutnya, menuntut ruang deliberasi atau musyawarah yang sehat, keterbukaan terhadap aspirasi, serta perlindungan konkret bagi kelompok rentan. Di tengah keterbatasan struktural tersebut, kaum kecil dinilai tetap memiliki hak penuh untuk mencapai kemerdekaan dalam arti yang lebih nyata, yakni kemandirian ekonomi.
Prof. Dodi menilai semangat Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) yang diwariskan Soekarno sangat relevan untuk dihidupkan kembali hari ini. Sifat Berdikari tidak hanya berlaku dalam skala makro bernegara, tetapi juga harus diturunkan menjadi dorongan bagi individu dan keluarga untuk membangun kemandirian finansial secara bertanggung jawab.
Berbagai studi mengenai kemandirian finansial menunjukkan bahwa kemampuan mengelola keuangan secara sehat merupakan salah satu strategi untuk keluar dari kerentanan ekonomi. Kemandirian finansial mencakup kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran secara bijak, mengurangi ketergantungan pada utang konsumtif, memiliki dana darurat, serta merencanakan masa depan secara lebih terukur tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pihak lain.
”Dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, kemandirian finansial tidak identik dengan individualisme materialistik atau semata-mata mengejar kekayaan. Sebaliknya, konsep tersebut harus dipahami dalam kerangka gotong royong dan keseimbangan antara aspek material serta spiritual. Kemandirian finansial berarti menjaga martabat diri dan keluarga melalui kerja produktif, mengurangi ketergantungan yang tidak perlu, serta menghindari praktik-praktik ekonomi yang eksploitatif dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, konsep hidup berkecukupan dalam perspektif Pancasila bukanlah hidup bermewah-mewahan, melainkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara layak, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sekaligus memiliki cadangan untuk menghadapi situasi darurat serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan spiritual.
Prinsip ini sejalan dengan gagasan Ekonomi Pancasila yang dahulu dikembangkan oleh pemikir besar Indonesia seperti Emil Salim dan Mubyarto. Konsep ekonomi tersebut menekankan keseimbangan antara mekanisme pasar, peran negara, dan solidaritas sosial melalui penguatan koperasi serta usaha bersama sebagai instrumen pemberdayaan rakyat.
Oleh karena itu, momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini harus dijadikan titik balik transformasi nasional. Transformasi tersebut mencakup reorientasi demokrasi menuju praktik yang lebih substantif, menjamin kebebasan sipil, memperluas partisipasi bermakna masyarakat, serta memperkuat pendidikan Pancasila yang kritis dan kontekstual.
“Di saat yang sama, transformasi juga harus diwujudkan melalui kebijakan sosial-ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan, memperluas akses pendidikan dan pelatihan, memperkuat perlindungan sosial, serta membangun ekosistem kemandirian finansial yang berpihak kepada rakyat kecil,” lanjutnya.
Sebagai perguruan tinggi yang mengusung tagline “Pendidikan Kerakyatan untuk Semua”, Universitas Tribhuwana Tunggadewi berupaya menanamkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh sivitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa. Namun, upaya tersebut tidak cukup jika hanya dilakukan oleh institusi pendidikan semata.
Mengingat Hari Lahir Pancasila pada akhirnya adalah komitmen kolektif untuk memperbarui cita-cita kebangsaan. Demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi semua warga, sementara pembangunan ekonomi wajib memastikan setiap rakyat kecil memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak dan berkecukupan sesuai mandat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
”Diperlukan kolaborasi yang lebih luas antara negara, dunia usaha, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan nyata masyarakat,” pungkas Prof. Dodi W. Irawanto. (dan/but)
