Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga resmi yang secara khusus menangani pelaksanaan badal haji di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik ilegal sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan badal haji bagi masyarakat.
Cucun Ahmad Syamsurijal Ketua Timwas Haji DPR RI mengatakan, kebutuhan akan lembaga resmi semakin mendesak mengingat maraknya penawaran jasa badal haji yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar mekanisme resmi.
“Saya mengharapkan kementerian membuat suatu kelembagaan resmi untuk badal haji sehingga betul-betul jelas siapa yang membadalkan, siapa yang menerima badalnya, dan pelaksanaannya terkontrol secara penuh,” kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, keberadaan lembaga khusus akan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap proses pelaksanaan badal haji, mulai dari penunjukan pelaksana hingga pelaporan kepada keluarga jamaah.
Cucun menilai kebutuhan terhadap layanan badal haji berpotensi meningkat pada masa mendatang, terutama jika pemerintah menerapkan standar pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat bagi calon jamaah haji.
Dalam kondisi tertentu, sebagian calon jamaah yang telah memenuhi syarat administrasi kemungkinan tidak dapat berangkat atau melaksanakan ibadah haji secara langsung karena alasan kesehatan. Situasi tersebut akan membuat mekanisme badal haji semakin banyak digunakan.
Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan sistem yang lebih terstruktur agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Ketika badal haji ini tidak dilembagakan, justru akan terus terjadi problematika,” ujarnya dilansir dari Antara.
Selain membahas badal haji, Timwas Haji DPR juga menyoroti perubahan kebijakan pembayaran dam yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi.
Cucun menjelaskan bahwa mulai musim haji 2025, pembayaran dam dilakukan secara resmi melalui Adahi, perusahaan milik negara yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi untuk mengelola proses penyembelihan dan distribusi hewan dam.
Menurut informasi yang diterima DPR, pembayaran melalui Adahi ke depan berpotensi menjadi salah satu syarat administratif dalam proses penerbitan visa bagi jamaah haji Indonesia.
Kebijakan tersebut memunculkan sejumlah diskusi di dalam negeri, terutama terkait wacana pelaksanaan penyembelihan hewan dam di Indonesia yang selama ini menjadi perhatian berbagai kalangan.
Untuk mencari titik temu antara regulasi yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi dengan ketentuan fikih Islam, DPR berencana menggelar forum pembahasan bersama para pemangku kepentingan.
Pertemuan tersebut akan melibatkan kementerian terkait, Majelis Ulama Indonesia, serta para ulama dan ahli fikih guna memastikan kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan syariat sekaligus mampu menjawab kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji modern.
“Insyaallah dalam waktu dekat, kita akan mengundang kementerian terkait, Majelis Ulama Indonesia, serta para kiai ahli fikih. Jangan sampai karena keinginan memperbaiki tata aturan operasional, kita justru meninggalkan sisi keabsahan fikihnya. Ini demi kemaslahatan umat,” kata Cucun.
DPR berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan formulasi kebijakan yang memberikan kepastian bagi jamaah haji Indonesia, baik dalam pelaksanaan badal haji maupun pembayaran dam, tanpa mengabaikan aspek hukum Islam dan perlindungan terhadap kepentingan umat. (ant/saf/ipg)
