Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membela intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan.
Menurut Teddy, aktivitas diplomasi Presiden tidak dapat dinilai hanya dari frekuensi perjalanan, melainkan dari hasil konkret yang berhasil diraih untuk kepentingan nasional.
Melalui keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Senin (1/6/2026), Teddy mengatakan Presiden Prabowo mulai memimpin Indonesia di tengah situasi global yang penuh gejolak, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga konflik yang melibatkan sejumlah negara di Timur Tengah.
Oleh karena itu, menurut dia, membangun hubungan personal dengan para pemimpin dunia menjadi kebutuhan strategis bagi Indonesia.
"Setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antarpemimpin dunia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya," ujar Teddy.
Dia menegaskan diplomasi tidak selalu berlangsung di ruang formal dan terbuka. Kedekatan personal maupun emosional antarpemimpin negara, baik yang terlihat publik maupun berlangsung secara tertutup, merupakan bagian penting dari diplomasi modern.
Baca Juga
- Seskab Teddy Respons Kritik Dino Patti Djalal soal Biaya Kunker Presiden ke Luar Negeri
- Seskab Teddy Ungkap 7 Hasil Diplomasi Prabowo dari BRICS hingga Investasi Rp2.430 Triliun
- Prabowo Terima Kunjungan Wakil Perdana Menteri Qatar Sheikh Saoud, Bahas Apa?
"Nah, itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial," katanya.
Teddy kemudian memaparkan sejumlah capaian yang menurutnya menjadi bukti nyata hasil diplomasi Presiden Prabowo selama sekitar 1,5 tahun terakhir.
Salah satunya adalah keberhasilan Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS. Menurut Teddy, keanggotaan tersebut memberikan manfaat strategis bagi Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk menjaga ketahanan energi dan pangan nasional.
"Sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman," ujarnya.
Selain itu, Teddy menyoroti penyelesaian perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa yang disebut membuka akses tarif 0% ke pasar Eropa.
Ia mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil negosiasi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade dan akhirnya tercapai pada masa pemerintahan Prabowo pada 2025.
Di bidang ekonomi, Teddy mengklaim total investasi yang masuk ke Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir mencapai sekitar Rp2.430 triliun berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Dia juga menyinggung hasil kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan yang menurutnya menghasilkan komitmen investasi baru senilai sekitar Rp575 triliun.
"Contoh konkret lagi, bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar Rp575 triliun," katanya.
Pada sektor pertahanan, Teddy menyebut Indonesia kini memiliki kerja sama pengadaan dan penguatan alat utama sistem persenjataan dengan berbagai negara, mulai dari Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris hingga sejumlah negara Eropa lainnya.
Sementara di bidang keagamaan, dia menilai hubungan baik Indonesia dengan Arab Saudi turut berkontribusi terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dalam 2 tahun terakhir.
Menurutnya, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara yang memiliki kawasan perkampungan haji di Arab Saudi setelah pemerintah Saudi melakukan perubahan regulasi yang memungkinkan suatu negara memiliki lahan untuk kebutuhan jemaah haji.
Teddy juga menyoroti peran Indonesia dalam isu kemanusiaan Palestina. Dia menyebut Indonesia berhasil mengirim bantuan logistik melalui jalur udara, mengoperasikan kapal rumah sakit, serta memberikan akses pendidikan bagi warga Palestina melalui program beasiswa di berbagai universitas dalam negeri.
"Sekarang mungkin sudah sampai 100 orang yang sudah sekolah di sini," ujarnya.
Selain itu, Teddy mengungkapkan diplomasi pemerintah juga berperan dalam proses pemulangan seorang warga negara Indonesia yang sempat diamankan otoritas Israel di laut lepas beberapa waktu lalu.
"Lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu, selang beberapa hari dikembalikan ke Indonesia," katanya.
Teddy menegaskan seluruh capaian tersebut merupakan hasil diplomasi yang dilakukan melalui berbagai jalur, baik yang dipublikasikan maupun yang berlangsung secara tertutup.
"Yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya. Itu yang kita utamakan," ujarnya.
Menanggapi kritik mengenai pertemuan Presiden dengan sejumlah kepala negara dalam forum internasional, Teddy menegaskan keputusan mengenai prioritas pertemuan ditentukan langsung oleh Presiden bersama Menteri Luar Negeri berdasarkan kepentingan nasional.
Menurutnya, tidak semua komunikasi antarpemimpin negara harus dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau dipublikasikan kepada masyarakat.
"Mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana yang bisa langsung ataupun cukup menggunakan telepon, mana yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan," katanya.
Kendati demikian, Teddy menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan. Namun, ia berharap penilaian terhadap diplomasi Indonesia tetap mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan.
"Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," ujar Teddy.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal memberikan 5 saran terkait frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri yang menjadi sorotan publik.
Dia menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan luar negeri, mulai dari tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi.
Salah satu sarannya adalah agar Presiden Prabowo menyerahkan sebagian besar misi diplomatik kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Selain itu, ia juga menyarankan agar Presiden lebih banyak menerima kunjungan pejabat luar negeri di dalam negeri, mencontoh pola Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di China.
"Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri," ujar Dino dalam unggahannya di X, Sabtu (30/5/2026).
