JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi C DPRD DKI Jakarta menyoroti besarnya nilai aset dan anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, sekaligus mendorong adanya terobosan dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui skema creative financing.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Suhud Alynudin, menyebut Jakarta saat ini berada pada posisi strategis sebagai provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia, yakni sekitar Rp 81 triliun, serta memiliki aset daerah yang nilainya mencapai lebih dari Rp700 triliun.
Menurutnya, besarnya angka tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif dan benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat.
Baca juga: APBD Jakarta Kuartal I Defisit Rp 810 Miliar, Pemprov DKI Putar Otak Jaga Cash Flow
“Ya, Jakarta ini adalah ibu kota walaupun sekarang sedang berproses untuk tidak menjadi ibu kota. Dan Jakarta adalah provinsi terbesar secara anggaran, APBD. Bahkan aktivitas ekonomi nasional pun 17 persen itu kan didorong, disumbang oleh Jakarta,” kata Suhud, Senin (1/6/2026), dalam wawancara eksklusif dengan Kompas.com.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan dan pengelolaan yang lebih matang, terutama dalam mengoptimalkan aset daerah yang sangat besar.
“Sehingga ini memang merupakan sebuah tantangan bagi Jakarta, dengan anggaran yang begitu besar dan juga aset-aset daerah yang relatif besar. Ini memerlukan sebuah pengelolaan, perencanaan yang baik, sehingga anggaran itu efektif kembali kepada masyarakat. Kemudian juga bisa mendorong mengakselerasi kesejahteraan bagi warga Jakarta,” ujarnya.
Baca juga: Transparansi APBD Jakarta Diapresiasi, Pengamat: Kepercayaan Publik Meningkat
Suhud juga menilai, sumber utama pendapatan daerah Jakarta saat ini masih bertumpu pada pajak dan retribusi. Meski demikian, ia menyebut secara umum pengelolaan pendapatan daerah masih berada di jalur yang tepat, namun tetap membutuhkan peningkatan.
“Sejauh ini memang pengelolaan pendapatan daerah, kalau kami menilai masih on the track, walaupun masih bisa kita dorong, kita tingkatkan. Nah upaya inilah yang terus kita lakukan agar pendapatan daerah ini atau pendapatan DKI Jakarta ini semakin meningkat,” katanya.
Ia menambahkan, dalam kondisi ekonomi yang dinilai masih menantang, diperlukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, termasuk melalui skema creative financing.
“Di tengah situasi ekonomi yang berat seperti saat ini, jadi ada istilah creative financing sebagai upaya terobosan dalam rangka menciptakan pendapatan atau mendorong pendapatan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Baca juga: PKS Soroti Lemahnya Pengawasan Gedung Bertingkat di Jakarta
Salah satu bentuk yang didorong adalah optimalisasi aset dan ruang-ruang milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti MRT Jakarta dan TransJakarta, yang dinilai memiliki potensi pendapatan non-tarif atau non-farebox.
“Sebagai upaya pemasukan memang kita mendorong BUMD, contohnya tadi MRT, kemudian juga ada TransJakarta yang memiliki tempat atau space yang memungkinkan menjadi pendapatan non-farebox ya istilahnya, yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah,” jelasnya.
Suhud menilai, pemanfaatan ruang publik untuk iklan, promosi, maupun kerja sama komersial merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Saya kira apa yang disampaikan Pak Gubernur itu merupakan salah satu upaya, salah satu langkah untuk menghasilkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan tempat atau lahan-lahan yang bisa bagi pengusaha untuk beriklan atau mempromosikan produknya,” ujarnya.
Baca juga: Jarang Kritik Pramono, PKS: Banyak Program Masih Sejalan
Namun demikian, ia menekankan perlunya kajian lebih lanjut, terutama terkait wacana naming right di fasilitas publik seperti MRT Jakarta yang disebut berpotensi melibatkan partai politik.
“Kalau kata Pak Gubernur asal bayar ya, artinya itu bisa digunakan. Tapi memang kita perlu kajian juga dalam hal atau aspek yang lainnya,” kata Suhud.
Ia mengingatkan adanya potensi dampak sosial apabila ruang publik terlalu didominasi oleh identitas tertentu, termasuk partai politik.
“Karena partai kan berbeda-beda, artinya ada partai yang memang punya kemampuan finansial yang besar, sehingga dia bisa meng-cover seluruh lokasi misalnya. Dan juga apakah ada dampak terhadap psikologi sewarga kalau misalnya yang terpampang di setiap sudut kota itu adalah kampanye partai, atau gambar partai,” ujarnya.
Meski demikian, Komisi C DPRD DKI tetap memberikan apresiasi terhadap berbagai terobosan yang dilakukan eksekutif dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
