JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi C DPRD DKI Jakarta menilai pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta saat ini masih berada di jalur yang tepat (on the track), meski tetap membutuhkan peningkatan dan inovasi di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menyebut sumber utama pendapatan Jakarta saat ini masih bertumpu pada pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi penopang terbesar dalam struktur penerimaan daerah.
“Sejauh ini memang pengelolaan pendapatan daerah, kalau kami menilai masih on the track, walaupun masih bisa kita dorong, kita tingkatkan. Nah upaya inilah yang terus kita lakukan agar pendapatan daerah ini atau pendapatan DKI Jakarta ini semakin meningkat,” kata Suhud dalam wawancara eksklusif dengan Kompas.com, Senin (1/6/2026).
Baca juga: DPRD DKI Tekankan Jakarta Bebas Begal, Dukung Penindakan Tegas
Ia menegaskan, meski secara umum kinerja pendapatan daerah masih berjalan baik, Pemprov DKI tetap perlu melakukan upaya penguatan, terutama untuk menghadapi kondisi ekonomi yang dinilai masih menantang.
Menurut Suhud, peningkatan pendapatan daerah menjadi penting agar ruang fiskal Jakarta tetap kuat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
“Upaya-upaya inilah yang dibutuhkan apalagi di tengah situasi ekonomi yang berat seperti saat ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu kunci untuk menjaga dan meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui berbagai terobosan kebijakan, termasuk inovasi dalam pengelolaan aset dan sumber pendapatan baru.
Baca juga: PKS Soroti Lemahnya Pengawasan Gedung Bertingkat di Jakarta
Dalam kesempatan yang sama, Suhud juga menyinggung pentingnya pengembangan skema creative financing sebagai salah satu alternatif untuk memperluas sumber pendapatan daerah di luar pajak dan retribusi.
“Jadi ada istilah creative financing sebagai upaya terobosan dalam rangka menciptakan pendapatan atau mendorong pendapatan yang lebih tinggi,” kata dia.
Suhud menilai, inovasi tersebut dapat menjadi bagian dari strategi jangka menengah Pemprov DKI untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.
Meski demikian, ia tetap mengingatkan bahwa basis utama pendapatan daerah Jakarta saat ini masih berasal dari sektor pajak, yang harus terus dikelola secara optimal agar tidak mengalami stagnasi.
Baca juga: Sebagai Pemenang Pemilu Jakarta, PKS Dukung atau Kritik Pramono?
Sebelumnya, Jakarta disebut sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia, dengan sumbangan sekitar 17 persen terhadap aktivitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut, menurut Suhud, membuat pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara hati-hati dan terukur.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Komisi C DPRD DKI menilai penguatan sistem pendapatan daerah tetap harus menjadi fokus utama, tanpa mengabaikan inovasi dan terobosan yang dapat memperluas sumber penerimaan di masa mendatang.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
