Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengubah sistem negara menjadi otoriter populis.
Hal tersebut disampaikannya melalui pidatonya di upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan Mesjid At-Taufiq, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Hasto mengungkapkan, bahwa ia menyesalkan demokrasi politik dan ekonomi yang berubah menjadi demokrasi yang setralistik.
Bahkan ia menuturkan perubahan tersebut terjadi saat Jokowi menjabat sebagai Presiden RI di periode yang kedua.
"Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," katanya.
Sistem yang seharusnya mengedepankan keadilan justru ucap Hasto, malah tunduk terhadap kekuasaan. Bahkan Aparat Penegak Hukum (APH) diturunkan derajatnya untuk menjadi alat mobilisasi elektoral.
"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti soal kasus kriminalisasi politik yang terjadi dan menimbulkan kritik yang sangat kuat.
Pasalnya, tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh. Padahal sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok.
"Tanpanya tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," tandasnya.(aha/raa)
