Kawasan Indo-Pasifik sedang mengalami perubahan geopolitik yang sangat cepat. Persaingan antara Amerika Serikat dan China tidak lagi sekadar soal perdagangan, teknologi, atau investasi, tetapi telah berkembang menjadi kompetisi strategis yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan internasional, mulai dari keamanan, pertahanan, rantai pasok global, hingga pengaruh politik di negara-negara berkembang.
Di tengah situasi tersebut, Indonesia menempati posisi yang unik sekaligus strategis. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, pemilik jalur laut vital dunia, dan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tidak mungkin menghindar dari dampak rivalitas dua kekuatan besar tersebut. Namun Indonesia juga tidak memiliki kepentingan untuk menjadi bagian dari salah satu blok kekuatan.
Posisi ini membuat kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa Perang Dingin. Jika dahulu garis pemisah antara blok Barat dan blok Timur relatif jelas, kini batas-batas itu menjadi semakin kabur. Hubungan ekonomi, keamanan, teknologi, energi, dan investasi saling terkait dalam jaringan kepentingan yang rumit.
Karena itu, politik luar negeri bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa kembali diuji relevansinya. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia harus memilih Amerika Serikat atau China, melainkan bagaimana Indonesia mampu menjaga kepentingan nasional tanpa terjebak menjadi instrumen kepentingan salah satu kekuatan besar.
Tekanan Baru dari Washington
Seperti yang saya ikuti dari BBC News dalam artikel berjudul “US not 'turning back' on Asia allies, but expects them to boost defence - Hegseth” karya Tessa Wong yang terbit pada 30 Mei 2026, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa Washington tidak meninggalkan sekutu-sekutunya di Asia meskipun sedang menghadapi berbagai tantangan global, termasuk konflik dengan Iran.
Pesan utama yang disampaikan Hegseth sebenarnya cukup jelas. Amerika Serikat ingin tetap menjadi kekuatan dominan di kawasan Indo-Pasifik, tetapi mengharapkan negara-negara Asia meningkatkan belanja pertahanan mereka dan memperkuat kerja sama keamanan dengan Washington.
Dalam pidatonya di Shangri-La Dialogue, Hegseth bahkan menyatakan bahwa dunia tidak membutuhkan lebih banyak konferensi, melainkan lebih banyak kapal perang, kapal selam, dan kekuatan tempur. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump semakin menekankan aspek hard power dibanding diplomasi multilateral.
Bagi sebagian negara sekutu AS seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Filipina, pesan tersebut relatif mudah diterima karena mereka memang memiliki perjanjian keamanan formal dengan Washington. Namun bagi Indonesia, situasinya jauh lebih kompleks.
Indonesia bukan negara aliansi militer Amerika Serikat. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memilih jalur nonblok dan menolak menjadi bagian dari konfigurasi kekuatan yang dapat mengurangi independensi kebijakan luar negeri nasional.
Mengapa Indonesia Tidak Tampil Menonjol?
Banyak pengamat memperhatikan bahwa Indonesia tidak tampil terlalu menonjol dalam Shangri-La Dialogue tahun ini. Hal tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari strategi yang lebih luas.
Kemungkinan pertama adalah pemerintahan Prabowo Subianto sedang membangun citra Indonesia sebagai middle power atau kekuatan menengah yang lebih mengedepankan dialog dibanding konfrontasi. Dalam beberapa forum internasional sebelumnya, Prabowo lebih sering menawarkan gagasan perdamaian dibanding retorika persaingan kekuatan besar. Sikap tersebut terlihat dalam berbagai usulan terkait konflik Gaza maupun perang Ukraina.
Pendekatan ini sejalan dengan tradisi diplomasi Indonesia yang selama puluhan tahun berusaha memainkan peran sebagai jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Indonesia tampaknya ingin dipandang sebagai negara yang mampu berbicara dengan semua pihak tanpa harus menjadi bagian dari salah satu kubu.
Kemungkinan kedua adalah Jakarta sengaja menjaga jarak dari rivalitas AS-China yang semakin tajam. Langkah ini sangat rasional jika dilihat dari sudut kepentingan nasional.
China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, investor utama dalam berbagai proyek strategis, serta pasar penting bagi komoditas Indonesia. Pada saat yang sama, Amerika Serikat tetap menjadi sumber investasi, teknologi, pendidikan, serta mitra penting dalam kerja sama keamanan.
Jika Indonesia terlalu dekat kepada Washington, hubungan ekonomi dengan Beijing berpotensi terganggu. Sebaliknya, jika Indonesia dianggap terlalu dekat kepada China, maka kepercayaan negara-negara Barat maupun sebagian mitra ASEAN dapat berkurang.
Karena itu, menjaga keseimbangan sering kali lebih menguntungkan dibanding mengambil posisi yang terlalu tegas ke salah satu sisi.
Kepentingan Nasional Indonesia Tidak Selalu Sama dengan Washington
Perspektif keamanan Amerika Serikat saat ini banyak dipengaruhi oleh isu Taiwan, Laut China Selatan, dan upaya membatasi pengaruh strategis Beijing.
Indonesia tentu memperhatikan isu-isu tersebut, terutama karena sebagian wilayah Laut Natuna Utara berbatasan dengan kawasan yang sering menjadi sumber ketegangan.
Namun prioritas Indonesia tidak identik dengan prioritas Washington.
Bagi masyarakat Indonesia, persoalan yang lebih mendesak sering kali berkaitan dengan harga pangan, lapangan kerja, investasi, pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan stabilitas sosial. Ketika perang Iran memicu gejolak harga minyak dunia, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia.
Demikian pula ketika terjadi perlambatan ekonomi global akibat konflik geopolitik, sektor ekspor Indonesia dapat terkena dampaknya. Oleh sebab itu, keamanan nasional Indonesia tidak hanya ditentukan oleh jumlah kapal perang atau jet tempur, tetapi juga oleh kemampuan menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Inilah yang membedakan cara pandang Indonesia dengan sebagian negara besar. Jakarta melihat keamanan dalam pengertian yang lebih luas, mencakup dimensi ekonomi, sosial, energi, pangan, dan pembangunan.
Masa Depan Politik Bebas Aktif di Era Persaingan Kekuatan Besar
Tantangan terbesar Indonesia ke depan bukanlah memilih antara Amerika Serikat atau China. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga kemampuan untuk tetap memilih secara mandiri.
Politik bebas aktif bukan berarti netral terhadap semua persoalan. Politik bebas aktif juga bukan berarti menghindari tanggung jawab internasional. Esensinya adalah menjaga kebebasan Indonesia dalam menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional, bukan berdasarkan tekanan dari luar.
Dalam konteks Indo-Pasifik, strategi tersebut menuntut kecerdasan diplomatik yang jauh lebih tinggi dibanding masa lalu. Indonesia harus mampu memperkuat pertahanan nasional tanpa terjebak dalam perlombaan senjata. Indonesia harus mampu menarik investasi dari China tanpa kehilangan kemandirian ekonomi. Indonesia juga harus mampu bekerja sama dengan Amerika Serikat tanpa menjadi bagian dari strategi pembendungan terhadap negara lain.
Posisi geografis Indonesia di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik menjadikan negeri ini terlalu penting untuk diabaikan. Namun posisi strategis itu juga berarti Indonesia akan terus menjadi sasaran pengaruh berbagai kekuatan besar.
Karena itu, ukuran keberhasilan diplomasi Indonesia bukanlah seberapa dekat dengan Washington atau seberapa akrab dengan Beijing. Ukurannya adalah seberapa besar kemampuan Indonesia menjaga kedaulatan, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan mempertahankan ruang gerak strategisnya di tengah persaingan global yang semakin keras.
Di era ketika negara-negara besar berlomba memperluas pengaruhnya, kemampuan menjaga keseimbangan justru dapat menjadi bentuk kekuatan yang paling berharga bagi Indonesia.
