Aries Agung Paewai Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur menyampaikan bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA atau sederajat tahun ajaran 2026–2027 mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanpa diskriminasi. Ia menegaskan bahwa seluruh proses dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat.
SPMB tahun ini menghadirkan sejumlah pembaruan, di antaranya penyesuaian jalur dan daya tampung, penggunaan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai salah satu komponen seleksi pada jalur tertentu, serta pemantauan seluruh proses melalui dashboard monitoring real time yang memungkinkan masyarakat menyaksikan jalannya proses secara langsung dan transparan.
Salah satu perubahan paling mencolok adalah pergeseran posisi jalur domisili yang kini menjadi tahap pertama, menggantikan jalur afirmasi yang sebelumnya menduduki posisi tersebut. Perubahan ini mengacu pada surat edaran dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kami lebih mengakomodasi masyarakat yang berdomisili di wilayah sekitar sekolah, supaya mereka bisa berkompetisi masuk lewat jalur domisili berdasarkan akumulasi nilai TKA dan nilai rapor,” ujarnya dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Selasa (2/6/2026).
Terkait mekanisme penilaian, Aries menerangkan bahwa bobot TKA dihitung berdasarkan hasil masing-masing murid dan diakumulasikan dengan nilai rapor semester 1 hingga semester 5, dengan komposisi 60 persen nilai rapor dan 40 persen TKA.
Ia mengungkapkan bahwa secara umum hasil TKA murid-murid Jawa Timur tergolong tinggi, bahkan ada yang meraih nilai sempurna 100. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian dan peningkatan ke depannya.
“Bobot 40 persen dari nilai TKA karena kami ingin ada keseimbangan antara nilai rapor dengan hasil TKA murni. Nilai rapor merupakan buah usaha mereka setiap semester, kemudian dipadukan dengan nilai TKA. Saya rasa itu cukup untuk dijadikan dasar seleksi masuk sekolah menengah,” jelasnya.
Menanggapi isu nilai rapor yang kerap diduga dimanipulasi, Aries menyampaikan bahwa sekolah-sekolah SMP sederajat sudah mulai menunjukkan perubahan ke arah yang lebih objektif. Ia bahkan mencatat adanya ketidaksesuaian antara nilai hardcopy yang dibawa murid dengan nilai yang diinput sekolah ke dalam sistem saat proses pengambilan PIN berlangsung. Pihaknya pun meminta sekolah untuk memverifikasi dan menyesuaikan data dengan nilai sebenarnya.
“Kami minta akuntabilitas terhadap nilai anak-anak ini benar-benar dipegang teguh oleh masing-masing sekolah,” tegasnya.
Soal jalur domisili, Aries menekankan bahwa kedekatan jarak dengan sekolah bukanlah satu-satunya penentu kelulusan. Nilai hasil rapor dan TKA tetap menjadi faktor utama yang diperhitungkan.
“Ini dilakukan supaya anak-anak semakin semangat belajar. Jadi tidak semata-mata karena dekat dengan sekolah lalu otomatis masuk,” tuturnya. Ia juga mendorong keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak di rumah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.
Mengenai daya tampung, Aries menjelaskan bahwa dari total 618.479 lulusan SMP sederajat di Jawa Timur, SMA dan SMK Negeri hanya mampu menerima 244.621 murid atau sekitar 39,55 persen. Artinya, sebanyak 373.858 murid atau 60,45 persen tidak tertampung di sekolah negeri.
Kondisi ini tidak dapat dihindari mengingat keterbatasan jumlah sekolah negeri dan aturan batas maksimal 36 murid per kelas yang dipantau langsung oleh pemerintah pusat melalui sistem Dapodik.
Menanggapi pertanyaan mengapa tidak menambah jumlah sekolah negeri agar semua murid dapat tertampung, Aries menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua orang dan tidak seharusnya dimonopoli oleh sekolah negeri.
Menurutnya, banyak sekolah swasta yang memiliki kualitas setara bahkan melampaui sekolah negeri. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Jawa Timur menjalin kolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta untuk menyediakan beasiswa bagi murid yang tidak tertampung di negeri.
“Tidak boleh ada yang tidak sekolah. Tidak boleh ada yang tidak melanjutkan pendidikan sampai sekolah menengah,” tegasnya. Ia memastikan bahwa proses masuk ke sekolah swasta akan dipermudah bagi mereka yang tidak lolos jalur negeri.
Tahun ini, kuota beasiswa penuh dan potongan biaya di sekolah swasta se-Jawa Timur telah mencapai 79 ribu kursi, sebuah capaian yang ia syukuri sebagai wujud nyata komitmen pemerintah provinsi dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.(iss/ham)
