Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Menurut Habiburokhman, kritik yang disampaikan Dino tidak produktif karena dinilai tidak didasarkan pada informasi yang akurat.
Meski demikian, Habiburokhman menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Ia mengatakan pemerintah maupun para pejabat publik harus terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk yang datang dari mantan pejabat negara.
“Di era demokrasi dan keterbukaan tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patti Djalal,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (2/6).
Namun, ia menilai kritik yang disampaikan Dino terhadap Presiden Prabowo justru tidak memberikan kontribusi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan pemerintah.
“Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat, bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekadar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo,” ujarnya.
Habiburokhman juga menanggapi usulan Dino yang menyarankan agar Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain ke Indonesia dibanding melakukan kunjungan ke luar negeri.
Ia menilai kepala negara perlu bersikap aktif dalam membangun komunikasi dan hubungan diplomatik dengan negara lain, baik melalui kunjungan kenegaraan maupun menerima kunjungan dari pemimpin negara sahabat.
“Solusi yang disampaikan agar Pak Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain juga agak aneh. Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini bahkan Donald Trump merasa perlu mengunjungi China untuk memperjuangkan kepentingan negaranya," katanya.
"Menurut kami justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif baik menerima kunjungan maupun juga mengunjungi pemimpin negara lain,” tambah politikus Gerindra itu.
Lebih lanjut, ia juga menilai Dino kurang tepat melontarkan kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan saat ini mengingat latar belakangnya sebagai mantan pejabat di bidang diplomasi.
“Sebagai mantan Wamenlu juga kurang etis jika Dino mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo,” tutur Habiburokhman.
Habiburokhman mencontohkan praktik yang menurutnya lazim terjadi di sejumlah negara maju, di mana mantan pejabat cenderung membatasi diri dalam mengkritik penerus mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak yang sedang menjalankan amanah jabatan.
Menurut dia, sikap tersebut penting untuk menjaga iklim pemerintahan yang kondusif sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap proses kerja para pejabat yang sedang menjabat.
“Di negara-negara maju, mantan pejabat membatasi diri untuk mengkritik kinerja para penerus atau penggantinya. Hal tersebut didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja,” ungkap Habiburokhman.
“Kritik mantan pejabat kepada penerusnya bahkan bisa menjadi bumerang jika publik membanding kinerja si mantan dengan yang sedang menjabat,” pungkasnya.
