EtIndonesia.com– Situasi ekonomi Iran kembali menjadi sorotan internasional setelah Amerika Serikat mengklaim berhasil meningkatkan tekanan finansial terhadap Teheran melalui serangkaian langkah sanksi dan penyitaan aset.
Di saat yang sama, muncul laporan bahwa Qatar menolak permintaan Iran untuk mencairkan dana miliaran dolar dalam bentuk tunai, sebuah perkembangan yang dinilai semakin mempersempit ruang gerak ekonomi rezim Iran.
Perkembangan terbaru ini terjadi di tengah upaya Washington untuk memperketat pengawasan terhadap berbagai jalur keuangan yang selama ini diduga digunakan Iran untuk mengurangi dampak sanksi internasional.
Amerika Serikat Klaim Sita Aset Kripto Iran Senilai US$1 Miliar
Pada 29 Mei 2026, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menyatakan bahwa Washington telah meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran dan berhasil menyita aset kripto yang nilainya diperkirakan mencapai US$1 miliar.
Menurut Bessent, operasi tersebut merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menutup berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan Iran dalam sistem keuangan global.
Ia mengatakan bahwa langkah tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah Iran dan kemampuan negara itu dalam mengelola anggaran nasional.
Bessent mengklaim bahwa akibat tekanan ekonomi yang terus meningkat, sekitar 40 hingga 50 persen personel militer Iran mengalami keterlambatan pembayaran gaji atau menghadapi kesulitan dalam menerima pendapatan mereka secara tepat waktu.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa tingkat inflasi di Iran terus meningkat dan memberikan tekanan besar terhadap daya beli masyarakat.
Pemerintah Iran Disebut Gunakan Kupon Pangan
Dalam keterangannya, Bessent juga menyatakan bahwa pemerintah Iran terpaksa mengambil berbagai langkah darurat untuk menjaga stabilitas sosial di dalam negeri.
Menurutnya, pemerintah Iran kini semakin bergantung pada program bantuan kebutuhan pokok, termasuk penggunaan kupon pangan, guna membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, ia menuduh pemerintah Iran memperketat pengendalian informasi guna mencegah meningkatnya ketidakpuasan publik yang dapat memicu gejolak sosial di tengah memburuknya kondisi ekonomi.
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Washington bahwa tekanan ekonomi yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir mulai memberikan dampak yang lebih nyata terhadap struktur ekonomi Iran.
Jalur Kripto dan Stablecoin Semakin Diawasi
Salah satu fokus utama kebijakan Amerika Serikat saat ini adalah mempersempit akses Iran terhadap sistem keuangan alternatif yang berada di luar jaringan perbankan internasional.
Menurut Bessent, selama bertahun-tahun Iran diduga memanfaatkan berbagai aset digital, termasuk mata uang kripto dan stablecoin, untuk mengurangi dampak sanksi ekonomi Barat.
Melalui transaksi digital lintas negara, Iran disebut dapat melakukan sebagian aktivitas perdagangan dan transfer dana tanpa harus bergantung pada sistem keuangan tradisional yang sebagian besar berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya.
Namun, Washington kini mengklaim telah memperkuat kerja sama dengan berbagai negara mitra untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi aset digital yang terkait dengan Iran.
Langkah tersebut bertujuan untuk mempersulit akses Teheran terhadap sumber pendanaan alternatif yang selama ini dianggap menjadi salah satu penyangga ekonomi negara tersebut.
Aset Pejabat Iran di Luar Negeri Jadi Sasaran
Selain aset digital, Amerika Serikat juga dikabarkan memperluas upaya pelacakan terhadap berbagai aset milik pejabat Iran yang berada di luar negeri.
Bessent menyatakan bahwa Washington bekerja sama dengan sejumlah negara Eropa untuk mengidentifikasi dan membekukan aset-aset yang diduga terkait dengan pejabat tinggi Iran.
Aset yang menjadi target mencakup:
- Properti real estat di luar negeri
- Investasi keuangan
- Kepemilikan perusahaan
- Rekening dan instrumen investasi internasional
- Aset digital yang berada di yurisdiksi asing
Menurutnya, langkah ini bertujuan meningkatkan tekanan terhadap elite politik Iran sekaligus membatasi kemampuan mereka dalam mengakses sumber daya keuangan di luar negeri.
Bessent bahkan menegaskan bahwa meskipun Amerika Serikat tidak secara langsung berupaya menggulingkan pemerintahan Iran, tekanan ekonomi yang diberikan selama beberapa tahun terakhir telah mengubah kondisi rezim tersebut secara signifikan.
Delegasi Iran Datangi Qatar untuk Meminta Dana US$12 Miliar
Di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat, muncul laporan lain yang menambah perhatian terhadap kondisi keuangan Iran.
Menurut laporan yang dikutip media Iran International, delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin oleh Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran, baru-baru ini melakukan kunjungan ke Doha, Qatar.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama kunjungan itu adalah meminta pencairan dana Iran senilai sekitar US$12 miliar yang tersimpan di Qatar.
Dana tersebut merupakan bagian dari aset Iran yang sebelumnya dibatasi penggunaannya dalam berbagai kesepakatan internasional dan mekanisme pengawasan keuangan.
Qatar Dikabarkan Menolak Pencairan Dana Tunai
Namun, menurut sumber yang dikutip dalam laporan tersebut, Qatar disebut menolak permintaan Iran untuk mencairkan dana tersebut dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan secara bebas.
Sebagai alternatif, Qatar dilaporkan hanya bersedia menyediakan sebagian dana dalam bentuk kredit pembelian dengan penggunaan terbatas.
Skema tersebut berarti dana hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, terutama:
- Bahan pangan
- Obat-obatan
- Produk kesehatan
- Kebutuhan pokok masyarakat
Dengan mekanisme tersebut, penggunaan dana akan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dibandingkan pencairan langsung dalam bentuk tunai.
Ruang Gerak Finansial Iran Dinilai Semakin Menyempit
Apabila laporan tersebut terbukti akurat, banyak pengamat menilai bahwa situasi ini menunjukkan semakin terbatasnya kemampuan Iran untuk mengakses sumber dana luar negeri secara bebas.
Dalam beberapa tahun terakhir, Iran menghadapi kombinasi berbagai tantangan ekonomi, antara lain:
- Sanksi ekonomi internasional
- Tekanan terhadap sektor energi
- Keterbatasan akses ke sistem keuangan global
- Inflasi yang tinggi
- Pelemahan nilai mata uang domestik
- Menurunnya investasi asing
Kondisi tersebut membuat setiap sumber pendanaan luar negeri menjadi sangat penting bagi stabilitas ekonomi nasional.
Para analis menilai bahwa apabila tekanan ekonomi internasional terus berlanjut dan akses terhadap aset luar negeri semakin dibatasi, pemerintah Iran dapat menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga stabilitas fiskal, mendukung program sosial, serta mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dengan meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat, semakin ketatnya pengawasan terhadap aset digital, serta munculnya laporan mengenai pembatasan akses dana di Qatar, perkembangan ekonomi Iran diperkirakan akan tetap menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian dunia dalam beberapa bulan mendatang. (***)
