Matamata.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir membuahkan berbagai capaian konkret bagi kepentingan nasional. Langkah diplomasi ini dinilai membawa dampak nyata, bukan sekadar agenda seremonial.
"Kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," ujar Teddy melalui tayangan resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin (1/6).
Teddy menjelaskan, salah satu hasil nyata dari diplomasi tersebut adalah bergabungnya Indonesia ke dalam blok ekonomi BRICS. Langkah ini disebut mampu menjaga stabilitas stok dan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri di tengah krisis global. Selain itu, Indonesia berhasil mendapatkan tarif 0 persen untuk ekspor ke 25 negara Uni Eropa yang berlaku sejak tahun 2025.
Pada sektor ekonomi, Teddy memaparkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencatat total investasi masuk mencapai Rp2.430 triliun selama 1,5 tahun terakhir. Teranyar, lawatan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan bulan lalu juga berhasil mendatangkan komitmen investasi tambahan sebesar Rp575 triliun.
Sementara di sektor pertahanan, pemerintah memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui kerja sama strategis dengan berbagai negara, seperti Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, hingga Inggris.
Diplomasi Presiden Prabowo juga berdampak pada kelancaran penyelenggaraan ibadah haji berkat kerja sama dengan Arab Saudi, termasuk kepemilikan perkampungan haji bagi jemaah Indonesia. Di sisi kemanusiaan, peran aktif untuk Palestina diwujudkan melalui pengiriman logistik via udara, pengoperasian kapal rumah sakit, hingga penyediaan beasiswa bagi mahasiswa Palestina di Indonesia.
Menanggapi kritik mengenai efisiensi biaya, Teddy memastikan bahwa seluruh kelebihan anggaran kunjungan luar negeri ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo Subianto. Pihak istana juga telah memangkas jumlah rombongan kepresidenan secara signifikan menjadi maksimal 50 hingga 60 orang.
Teddy menambahkan, pengaturan jadwal kunjungan dan pertemuan antarnegara dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak serta skala prioritas yang ditentukan oleh Presiden bersama Menteri Luar Negeri. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melihat data dan fakta atas berbagai capaian diplomatik yang telah diraih pemerintah. (Antara)
