Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti masih terjadinya multi krisis kemanusiaan di momen Hari Lahir Pancasila.
Padahal sudah hampir 81 tahun Indonesia merdeka, tapi krisis nilai pancasila dalam aktualisasi kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan masih terjadi.
Nilai-nilai adiluhung Pancasila khususnya dalam kebijakan terkait perempuan dan implementasinya masih banyak diabaikan. Dampaknya terjadi di sektor ekonomi, tata kelola bangsa dan aspek kehidupan lainnya.
Maria Ulfah Anshor Ketua Komnas Perempuan mengungkap saat ini masih tingginya Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang meningkat 14,07 persen atau 376.529 kasus pada 2025.
“Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tersebut masih menjadi persoalan serius dan berlapis di berbagai ranah kehidupan, baik di ruang personal, publik, maupun dalam relasi dengan negara,” tegas Maria di Jakarta, Selasa (2/5/2026).
Komnas Perempuan mencatat masih tercerabutnya kehidupan perempuan dari sumber penghidupannya melalui pengambil alihan lahan, tanah adat, sumber kekayaan alam. Di mana cara-cara kekerasan, manipulatif dan tipu daya atas nama pembangunan masih dilakukan.
“Cenderung mengabaikan partisipasi bermakna perempuan di berbagai daerah yang hidupnya melekat dengan tanah, air, dan hutan warisan budaya leluhur bangsa. Sementara dalam persatuan Indonesia, potret keragaman menjadi elemen penting dalam merawat cita bersama,” ungkapnya.
Sementara Chatarina Pancer Istiyani, Komisioner Komnas Perempuan menilai sampai hari ini, persatuan masih menjadi slogan yang belum membawa kesetaraan bagi semua kelompok. Kesetaraan dalam melaksanakan kewajiban pajak, belum diimbangi dengan kesetaraan dalam menikmati layanan publik.
“Menghadirkan Pancasila adalah mengakui adanya keberagaman, dan memastikan tidak seorang pun yang tertinggal dalam pemenuhan hak dan martabatnya sebagai manusia,” tutur Chatarina.
Komnas Perempuan menekankan Pancasila lahir dari proses refleksi para pendiri bangsa dalam menanamkan fondasi tata kelola kebangsaan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, yang menjamin perlindungan, rasa aman, kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warganya dari kolonialisme yang penuh kesewenangan, kekerasan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
“Pancasila adalah magnum opus, mimpi bersama dari seluruh entitas bangsa bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yang secara formal diikrarkan di antaranya melalui sumpah pemuda dan kongres perempuan Indonesia pada tahun 1928,” katanya.
Ia menekankan, Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, demokrasi dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Meski begitu, Komnas Perempuan mencatat adanya kemajuan tata kelola kebangsaan, di antaranya Pancasila menjadi landasan yang tertulis secara formal dalam seluruh dokumen kebijakan, perencanaan pembangunan nasional maupun programnya.(lea/iss/ham)
