Ringkasan Berita
- BEM Kediri Raya membahas pelemahan rupiah dan Program KDMP.
- Mahasiswa menilai kedua isu berdampak pada masyarakat dan UMKM.
- Transparansi dan partisipasi warga dinilai penting dalam pelaksanaan program.
- Aliansi BEM berkomitmen mengawal kebijakan melalui kajian akademik.
Kediri (beritajatim.com) – Pelemahan nilai tukar rupiah dan implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi perhatian Aliansi BEM Kediri Raya dalam Forum Konsolidasi yang digelar di Kampus 2 Polinema PSDKU Kediri. Mahasiswa menilai kedua isu tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari daya beli, keberlangsungan UMKM, hingga pembangunan ekonomi desa.
Forum yang dihadiri para Presiden Mahasiswa dan delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kediri Raya itu menjadi wadah untuk mengkaji berbagai isu strategis yang dinilai berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Koordinator Daerah Aliansi BEM Kediri Raya, Faiq Taufiqurrohman, mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya perlu dilihat dari indikator ekonomi makro, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi nasional berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok, biaya produksi usaha kecil dan menengah, hingga biaya hidup masyarakat yang berada pada kelompok rentan.
“Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, biaya produksi usaha kecil bertambah, dan biaya hidup semakin berat, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, stabilitas ekonomi perlu terus dijaga agar masyarakat tetap memiliki daya tahan menghadapi berbagai dinamika ekonomi,” kata Faiq.
Ia menilai perlindungan terhadap daya beli masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi yang berkembang.
Selain membahas kondisi ekonomi nasional, forum juga menyoroti implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah dijalankan di berbagai daerah.
Aliansi BEM Kediri Raya menilai program tersebut memiliki tujuan positif dalam memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan ruang evaluasi agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
“Pada prinsipnya, kami mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat ekonomi desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dukungan tersebut tidak menghilangkan pentingnya ruang evaluasi dan masukan konstruktif terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya,” ujar Faiq.
Koordinator Daerah Aliansi BEM Kediri Raya, Faiq TaufiqurrohmanMenurutnya, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat, transparansi pengelolaan anggaran, serta kemampuan menyesuaikan program dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa.
Dalam diskusi tersebut, peserta forum menekankan pentingnya menjaga ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan desa.
Mereka menilai desa perlu tetap memiliki keleluasaan dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal, sehingga program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Penguatan ekonomi desa merupakan agenda penting. Namun pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi riil masyarakat di lapangan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan,” jelas Faiq.
Selain itu, sinergi antara program pemerintah dengan potensi ekonomi yang sudah berkembang di masyarakat juga dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Aliansi BEM Kediri Raya menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kajian akademik, pengumpulan data lapangan, serta penyampaian rekomendasi yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan publik.
Menurut Faiq, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk turut mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami memandang mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk ikut memberikan masukan dan pengawasan terhadap kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Harapannya, setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” katanya.
Aliansi BEM Kediri Raya juga mengajak akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik agar pembangunan berjalan secara inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pandangan yang kami sampaikan merupakan bentuk partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Kami berharap setiap kebijakan pembangunan dapat terus disempurnakan agar mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Faiq.
Melalui kajian, diskusi, dan pengawasan yang objektif, Aliansi BEM Kediri Raya menyatakan siap terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. [nm/beq]
