Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyebut 95% kebakaran di Jakarta disebabkan oleh korsleting listrik. Hal ini disampaikannya saat meninjau lokasi kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
Rano mengawali pernyataannya dengan menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa warga terdampak. Dia juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam penggunaan instalasi listrik.
Dia kemudian menyebutkan bahwa 95% kebakaran di Jakarta disebabkan oleh korsleting listrik. Pernyataan itu berkaitan dengan dugaan sementara penyebab kebakaran di Kemayoran Gempol yang juga diduga akibat korsleting listrik.
"Karena di Jakarta ini hampir rata-rata kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Itu berdasarkan survei kita hampir 95%," katanya.
Menurutnya, salah satu penyebab kebakaran di kawasan padat penduduk adalah penggunaan instalasi listrik yang berlebihan. Dia mencontohkan, dalam satu rumah kerap ditemukan satu stopkontak digunakan untuk banyak perangkat sekaligus, seperti mengisi daya sejumlah telepon genggam dan peralatan elektronik lainnya.
Kondisi tersebut dinilai dapat memicu panas berlebih pada instalasi listrik yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kebakaran. Menurutnya, fenomena itu masih banyak ditemui di lapangan.
Baca Juga
- 304 Bangunan Ludes Terbakar, 679 Jiwa Terdampak Kebakaran Kemayoran Gempol
- Kondisi Terkini Kebakaran di Kemayoran yang Hanguskan Ratusan Bangunan
"Kadang-kadang dalam rumah seperti ini, ada satu stopkontak dicolok 10 charger HP. Kemudian belum buat kompor segala macam, akibatnya inilah terjadi panas," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, dia merinci dampak kebakaran di Kemayoran Gempol yang mengakibatkan 304 bangunan hangus terbakar dan 354 kepala keluarga (KK) dengan total 679 jiwa terdampak.
Rano menambahkan para korban terdampak terdiri dari 326 laki-laki dan 353 perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 35 lansia, 90 balita, 53 anak usia SD, 60 anak usia SMP, 22 remaja SMK, serta 414 warga dewasa termasuk ibu hamil.
Rano menyampaikan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan logistik berupa kebutuhan pangan dan nonpangan, seperti makanan, minuman, hingga matras.
Terkait relokasi, Rano menyebut warga masih belum ingin pindah ke rumah susun yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta.
"Tadi sambil lalu, saya ngomong dengan beberapa warga, enggak mau coba di rumah susun? 'Aduh Bang, kita lahir di sini, Bang, bahkan yang namanya ari-ari kita ditanam di sini,'" jelas Rano.
Menurutnya, pemerintah terus berupaya menyadarkan masyarakat bahwa relokasi ke rumah susun bukan berarti mereka dianggap tidak layak tinggal di tempat sebelumnya. Baginya, hunian vertikal dinilai dapat memberikan kualitas tempat tinggal yang lebih baik dan lebih layak bagi masyarakat.
"Kita selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa bukan berarti tidak layak, tapi mungkin kalau tinggal di rumah susun jauh lebih layak," ucap Rano.
