Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 34,33 triliun untuk tahun anggaran 2026. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas presiden seperti sekolah rakyat, jalan daerah, sampai irigasi.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menuturkan permintaan tambahan anggaran tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri PU Nomor PR0201/B/Mn/2026/90 tanggal 22 Mei 2026.
“Kami mohon dukungan Komisi V agar pekerjaan prioritas presiden memperoleh dukungan anggaran yang cukup,” kata Dody dalam rapat kerja Komisi V dengan Kementerian PU di Gedung DPR, Jakarta pada Selasa (2/6)
Tambahan anggaran tersebut terdiri atas dua kelompok utama. Pertama, kebutuhan anggaran lanjutan atau Multi Years Contract (MYC) sebesar Rp 3,35 triliun yang mencakup pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II senilai Rp 1,33 triliun, pembangunan jalan daerah sebesar Rp 1,40 triliun, serta pembangunan jaringan irigasi dan infrastruktur pengendali banjir sebesar Rp 0,62 triliun.
“Jadi, insyaallah tahun 2026 anggaran untuk inpres jalan daerah maupun inpres irigasi daerah insyaallah sudah akan dianggarkan. Jadi arahan dari Ketua (Komisi V DPR RI) sudah kami diskusikan dengan pak presiden dan langsung dianggarkan,” ujar Dody.
Kedua, terdapat kebutuhan anggaran untuk kegiatan baru dengan total nilai Rp 30,98 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan irigasi daerah sebesar Rp 14,65 triliun, rehabilitasi sekolah keagamaan/madrasah sebesar Rp 0,38 triliun, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III Tahun 2026/2027 sebesar Rp 3,95 triliun, serta pembangunan jalan daerah Tahun 2026/2027 sebesar Rp 12 triliun.
Adapun pagu anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2026 saat ini mencapai Rp 106,71 triliun. Angka tersebut merupakan hasil penyesuaian setelah pemerintah melakukan penajaman belanja kementerian/lembaga dan memberikan tambahan pendanaan melalui SBSN serta PHLN.
Progres Berbagai Program InpresSelain itu, Dody juga memaparkan progres dari program-program Instruksi Presiden (Inpres) yang digarap Kementerian PU sampai dengan 31 Mei 2026. Program-program tersebut mencakup pembangunan irigasi daerah, jalan daerah, revitalisasi madrasah, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga pengembangan kawasan strategis Papua Selatan.
Pada program Penanganan Irigasi Daerah melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 0,35 triliun untuk membangun jaringan irigasi seluas 19.760 hektare pada 2026. Hingga akhir Mei, progres fisik telah mencapai 82,73 persen sementara realisasi keuangan tercatat 38,36 persen.
Untuk program Penanganan Jalan Daerah melalui Inpres Nomor 11 Tahun 2025, pagu anggaran yang disediakan mencapai Rp 2,90 triliun. Program ini menargetkan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 408,57 kilometer serta pembangunan jembatan sepanjang 375,88 meter. Pada program tersebut, realisasi fisik telah mencapai 75,10 persen dengan serapan anggaran sebesar 59,49 persen
Selain itu, terdapat program Revitalisasi Madrasah yang dijalankan berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2025 yang memperoleh alokasi anggaran Rp 2,48 triliun. Target tahun 2026 mencakup revitalisasi 856 unit madrasah. Hingga saat ini, progres fisik tercatat 41,88 persen sedangkan realisasi keuangan mencapai 33,22 persen.
Pada sektor pendidikan, program Pembangunan Sekolah Rakyat melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 mendapatkan pagu sebesar Rp 19,95 triliun. Program ini menargetkan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat yang terdiri dari 93 proyek yang sedang berjalan (on going) dan 7 proyek dalam proses tender. Progres fisik telah mencapai 67,50 persen sementara realisasi keuangan sebesar 44,33 persen
Di wilayah Papua Selatan, pemerintah juga melaksanakan program KSPEAN Wanam melalui Inpres Nomor 14 Tahun 2025 dengan pagu anggaran Rp 3,23 triliun. Program ini menargetkan pembukaan akses jalan sepanjang 138,5 kilometer, pengendalian banjir seluas 7.503 hektare, serta pembangunan jaringan irigasi seluas 4.870 hektare pada 2026. Untuk program ini capaian fisik baru mencapai 12,67 persen dan realisasi keuangan sekitar 2,63 persen.
“Progres-progres ini memang masih perlu dipercepat yaitu akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat dan jaringan irigasi di Wanam khususnya yang akan kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan dan kepadatan jadwal,” kata Dody.
