JAKARTA, KOMPAS - Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi penanda penting agar terus menghidupi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sebab, Pancasila merupakan warisan berharga dari para pendiri bangsa Indonesia untuk memulihkan kepercayaan sosial dan martabat manusia di tengah dunia yang menghadapi krisis nilai.
Oleh karena itu, Pancasila tak boleh mandek hanya sebagai teori di atas kertas, tapi harus diinternalisasikan dalam tindakan nyata sehari-hari. Sebab, Pancasila tidak hanya menjadi perekat kebangsaan, tetapi juga fondasi diplomasi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global.
“Pancasila adalah bintang penuntun sekaligus jangkar moral bangsa,” kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Universitas Indonesia Ahmad Gamal, yang bertindak sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (2/6/2026).
Menurut Gamal, nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
Gamal menekankan agar seluruh sivitas akademika UI menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology), bukan sekadar teks di buku sejarah atau hiasan yang bertengger di dinding kantor.
Dalam keseharian, Pancasila harus difungsikan sebagai landasan setiap kebijakan yang dicetuskan dan tata perilaku yang ditampilkan, terlebih dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, UI akan jadi kampus yang menjaga nilai-nilai Pancasila. Jadi, UI tak hanya berkomitmen menghasilkan akademisi unggul dan hasil riset berdampak nyata, tapi juga membentuk karakter bangsa berintegritas, menjunjung tinggi persatuan, dan berperan aktif menjaga perdamaian dunia.
“ Dengan meneguhkan Pancasila sebagai ideologi hidup, UI menempatkan diri sebagai universitas yang konsisten menjaga marwah akademik sekaligus berkontribusi nyata dalam menjawab tantangan globalisasi dan dinamika kebangsaan,” kata Gamal, seperti dikutip dari siaran pers UI.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Leimena Institut Leimena Matius Ho mengatakan Pancasila menegaskan nilai-nilai universal sebagai fondasi bangsa yang juga relevan bagi dunia.
“Dengan tren dunia akan maraknya xenophobia atau tidak suka dengan yang berbeda dari diri atau kelompoknya, Pancasila yang didasari penghormatan pada martabat manusia dan semangat gotong royong makin penting untuk diaktualisasikan secara nyata dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.
Matius menyampaikan hal itu, dalam webinar internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) dalam rangka Hari Lahir Pancasila yang diadakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum RI dan Institut Leimena.
Dengan tren dunia akan maraknya xenophobia atau tidak suka dengan yang berbeda dari diri atau kelompoknya, Pancasila yang didasari penghormatan pada martabat manusia dan semangat gotong royong makin penting untuk diaktualisasikan secara nyata dan konsisten.
Menurut Matius, Institut Leimena menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi keagamaam lintas budaya (LKLB) sebagai wujud menghidupi Pancasila dalam kehidupan bersama.
Program LKLB yang dimulai sebagai pelatihan guru sekolah dan madrasah pada tahun 2021 menjadi semakin lengkap dan telah melatih lebih dari 11.000 pendidik, termasuk aparatur sipil negara ASN.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Senior Fellow Institut Leimena, Amin Abdullah, menuturkan, Program LKLB mendukung pendidikan Indonesia. Hal itu untuk menghasilkan generasi muda siap kerja sekaligus mampu berelasi sosial secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama dengan kelompok lain yang berbeda.
Program LKLB mengembangkan tiga kompetensi yaitu pribadi artinya memahami agama sendiri; komparatif artinya mengenal agama lain; dan kolaboratif yaitu mampu bekerja sama di dalam perbedaan.
Sementara Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Pancasila hadir sebagai jembatan emas yang mempertemukan maratabat manusia dan kepercayaan sosial.
Hal ini diwujudkan dengan ada pengakuan tulus terhadap martabat manusia, sebagai perekat agar hukum ditegakkan secara adil, di mana tiap individu wajib dihormati tanpa memandang ras, suku, status sosial, atau agama. “Di sini letak keunikan dan kehebatan para pendiri bangsa kita dalam merumuskan Pancasila,” kata Eddy.
Direktur Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Fakultas Hukum Brigham Young University, Amerika Serikat, Brett G Scharffs, mengelaborasi lima sila dalam Pancasila berkaitan dengan martabat manusia.
Salah satunya, sila ke-2, yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sangat terkait dengan dimensi martabat manusia di berbagai belahan dunia lain, seperti filosofi “ubuntu” dari Afrika Selatan.
“ Martabat manusia meningkatkan efektivitas kelembagaan, kantor, pemerintah, dan sekolah, karena masyarakat akan lebih kohesif dan inovatif, serta lebih bertahan dan berkelanjutan. Orang akan memberi yang terbaik apabila mereka merasa dihormati dan berharga,” kata Brett.
Vice President G20 Interfaith Forum, Katherine Marshall, mengatakan dalam situasi krisis yang terjadi bersamaan, keberagaman akan mengakibatkan konflik dan perpecahan.
Namun kepemimpinan Indonesia dalam G20 menunjukkan contoh nyata ideologi Pancasila, yang bertahan begitu lama, mampu dijalani sebagai realitas hidup sehari-hari. “Pancasila melampaui toleransi jadi penghormatan, kepedulian, dan cinta kasih. Artinya, tak hanya menerima yang lain tapi juga memahami dan peduli,” katanya.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq yang menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, mengatakan semangat Pancasila diwujudkan pemerintah untuk menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua.
Meski tantangan pemerataan kemajuan pendidikan di Indonesia masih besar, pemerintah mendorong pemerataan akses dan keadilan dalam pendidikan melalui berbagai program, termasuk Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, dan berbagai kebijakan inklusif lainnya.
“Saat ini ketertinggalan dalam pendidikan dan kesenjangan sosial merupakan tantangan besar yang bisa menghambat masa depan bangsa. Pemerintah berkomitmen mewujudkan pemerataan keadilan dan memuliakan martabat warga negara,” kata Fajar.
” Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu menghadirkan keadilan yang merata dan memanusiakan seluruh warga bangsa Indonesia,” ujarnya menegaskan.
