JAKARTA, DISWAY.ID - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sebuah peringatan keras menggema dari Solo Raya, persisnya Boyolali.
Para kiai, intelektual pesantren, dan aktivis Nahdliyin mengirimkan pesan:
"Peserta Muktamar Agar Berorientasi Kepada Perbaikan, Jangan Asal Pilih Pemimpin."
Pesan keras itu menggema dari forum Halaqoh Nasional yang digelar di Pondok Pesantren Al Musthofa Ngeboran, Sawit, Boyolali telah berhasil merumuskan "Sembilan Seruan Keras" yang ditujukan langsung kepada Muktamar NU ke-35.
Seruan itu lahir di tengah meningkatnya kegelisahan kalangan pesantren terhadap arah organisasi beberapa tahun terakhir.
BACA JUGA:Ratusan Kader Muda NU Batang Gelar Mubes Jelang Muktamar 2026, Siap Hadirkan Ruang Dialog dan Aspirasi Warga
Para peserta Halaqoh meyakini bahwa kondisi carut marut PBNU sekarang adalah akibat dari tidak tepatnya figur yang memimpin organisasi Islam terbesar di dunia itu.
Muktamar bukan sekadar memilih pengurus baru, namun juga menentukan apakah NU akan tetap dipimpin oleh otoritas moral ulama atau semakin terseret ke pusaran kalkulasi kekuasaan.
"Oleh karenanya pesan utama yang perlu kita sampaikan kepada para peserta Muktamar ke 35 NU, agar hati-hati dalam menentukan pemimpin NU. Jangan salah lagi," tegas KH Imron Rosyidi peserta dari Sragen.
Tuan rumah halaqoh, KH. Raden Muhammad Yasin mengingatkan.
"Di kota ini, hampir satu abad lalu, para ulama NU berkumpul dalam Muktamar ke-10 tahun 1935. Mereka datang bukan untuk membagi jabatan, bukan untuk mengatur akses kekuasaan, bukan pula untuk menegosiasikan kedekatan dengan penguasa," ujarnya.
BACA JUGA:Keresahan Warga NU Menguat, Mubes DIY Desak PBNU Kembali ke Khittah
Pernyataan tersebut punmembangunkan memori sekaligus mewakili perasaan gelisah para peserta Halaqoh yang menyaksikan kepemimpinan PBNU periode ini.
Yasin menegaskan bahwa sejak Muktamar 1962, di Solo pula, para ulama sudah mengingatkan agar NU memposisikan politik sebagai alat perjuangan bukan menjadi ajang perebutan pengaruh.
NU harus menjaga jarak kritis dengan kekuasaan agar tetap menjadi jam'iyah diniyah ijtima'iyah, bukan sebagai kendaraan kepentingan.
- 1
- 2
- 3
- »
