JAKARTA, KOMPAS — Momen kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 bukan berarti bermakna sebagai perubahan sikap politik PDI-P.
Partai berlambang banteng itu tetap menjalankan peran sebagai penyeimbang pemerintah. Adapun relasi Prabowo dan Megawati dinilai telah melampaui kepentingan politik praktis. Sikap kedua tokoh itu pun dinilai sebagai modal penting untuk merawat demokrasi.
Momen kedekatan Presiden Prabowo dan Megawati tampak seusai upacara peringatan Hari Lahir Ke-81 Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026). Mulanya, Presiden Prabowo menyapa Megawati. Seusai mengobrol sejenak, Prabowo mempersilakan Megawati berjalan lebih dahulu.
Sempat terlihat satu momen Prabowo enggan mendahului Megawati dan sebaliknya, Megawati juga tak mau berjalan mendahului. Akhirnya, Prabowo dan Megawati berjalan bersama-sama setelah Megawati menggandeng tangannya.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (2/6/2026), mengatakan, hubungan Megawati dan Presiden Prabowo dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, keduanya telah menjalin hubungan pertemanan yang panjang selama puluhan tahun.
Menurut Said, keduanya juga pernah berjuang bersama dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hubungan pertemanan dan silaturahmi itu tetap terjaga meski pilpres telah lama usai.
Bahkan, ketika PDI-P mengusung Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan berhadapan dengan Prabowo dalam kontestasi tersebut, hubungan Megawati dan Prabowo tetap terpelihara dengan baik. Silaturahmi keduanya juga terus berlanjut pada periode-periode berikutnya.
"Persahabatan kedua beliau ini kokoh, bukan hanya sebatas pertemanan nasi goreng yang seringkali dilihat oleh publik. Pertemanan kedua beliau ini tulus, tak ada cela," ujar Said.
Selain hubungan persahabatan, Megawati saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Meski presiden telah berganti, Presiden Prabowo tetap mempercayakan tugas tersebut kepada Megawati, meskipun PDI-P bukan bagian dari pemerintahan.
"Artinya, Presiden Prabowo memandang Ibu Mega memiliki kapasitas kenegarawanan, demikian halnya Presiden Prabowo, sehingga urusan tersebut melampaui urusan politik praktis," ucap Said.
Kedua tokoh itu dianggap memiliki pandangan yang sama. Lembaga negara seperti BPIP memang harus dijabat oleh negarawan sekaligus tokoh yang gigih menanamkan nilai-nilai Pancasila. Urusan Pancasila ini melampaui segalanya, dan itulah yang dipedomani kedua tokoh tersebut.
"Jadi kemesraan pada acara peringatan hari Pancasila itu manisfestasi dari hal ini," tutur Said.
Aspek ketiga, kata Said, hubungan Megawati dan Presiden Prabowo berdiri di atas pandangan politik kebangsaan. Perbedaan jalan politik, di mana PDI-P sebagai partai penyeimbang, tidak dimaknai oleh Presiden Prabowo sebagai musuh. Bahkan, dalam pidatonya di DPR pada 20 Mei lalu, Presiden Prabowo menghormati dan mengapresiasi berbagai lontaran masukan yang diberikan kader-kader PDI-P di DPR.
"Bagi saya, sosok kedua beliau ini sudah pada level political beyond, berpolitik untuk bangsa dan negara, bukan semata-mata kekuasaan. Karena ketiga fondasi hubungan dan cara pandang kedua beliau inilah mengapa hubungan Ibu Mega dan Presiden Prabowo awet, tidak ternoda, meski berbeda haluan politik kepartaiannya," ujar Said.
Ia berpandangan, keteladanan kedua tokoh itu pula yang lantas diikuti oleh Fraksi PDI-P dan Partai Gerindra di DPR. Kedua fraksi bisa cair saling berdiskusi, bertukar pandangan dalam membahas kebijakan dan program-program pemerintah, meskipun dalam beberapa hal, berbeda pandangan.
"Namun, keduanya tetap memahami posisi masing-masing dan saling menghargai sebagai sahabat politik yang tetap bisa bersinergi," kata Said.
Atas dasar itu pula, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, kedekatan yang ditunjukkan Megawati dengan Prabowo, bukan berarti sinyal bahwa posisi politik PDI-P bakal berubah. Partai tersebut tetap akan menjadi penyeimbang.
Sebagai penyeimbang, partai akan mengkritisi ketika kebijakan pemerintah tidak tepat dengan kehendak rakyat, dan sebaliknya, mendukung saat kebijakan pemerintah selaras dengan kepentingan publik. PDI-P tidak akan berubah menjadi partai pendukung pemerintah atau bahkan oposisi sepenuhnya.
“Kita tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita,” kata Hasto.
Ia justru mengingatkan kembali pada pidato Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya fungsi kritik dan mekanisme check and balances dalam demokrasi. “Beliau (Presiden Prabowo) menghormati posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang,” ujarnya.
Menurut Hasto, pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dapat menjadi momentum positif bagi para pemimpin bangsa untuk membahas berbagai persoalan strategis.
Ia juga menilai Megawati memiliki pengalaman panjang sebagai kepala negara sekaligus hubungan personal yang baik dengan Prabowo sehingga komunikasi keduanya dinilai penting bagi arah bangsa ke depan.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai kedekatan Presiden Prabowo dan Megawati mencerminkan sikap kenegarawanan yang patut diteladani.
"Apa yang Ibu Mega lakukan itu menunjukkan sikap yang elegan sebagai negarawan. Walaupun partainya berada di luar pemerintahan, beliau tetap menunjukkan penghormatan kepada Presiden yang sedang menjabat," kata Habiburokhman.
Menurut dia, sebagai presiden terdahulu, Megawati menghormati Prabowo sebagai kepala negara yang saat ini memimpin pemerintahan. Adapun kritik yang disampaikan kader-kader PDI-P di DPR merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar dalam demokrasi.
Megawati juga dinilainya menunjukkan komitmen untuk meredam polarisasi di tengah masyarakat. Menurut dia, hubungan yang baik antartokoh bangsa penting untuk mencegah masyarakat terus terbelah dalam sekat-sekat politik.
"Bu Mega sangat elegan menghormati posisi Pak Prabowo. Sebagai sesama tokoh bangsa, beliau menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi agar bangsa ini tidak terus terkotak-kotak. Kami sangat menghormati dan mengapresiasi sikap yang ditunjukkan Ibu Mega," ujarnya.
Ia juga sependapat bahwa hubungan Prabowo dan Megawati selama ini terjalin dengan harmonis. Habiburokhman mengaku kerap menyaksikan secara langsung komunikasi yang baik antara kedua tokoh tersebut, bahkan sejak Prabowo belum menjabat sebagai presiden.
Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman berpandangan, dalam konteks politik, sejak awal pemerintahan Prabowo terlihat adanya keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Megawati dan PDI-P, bahkan membuka ruang bagi partai tersebut untuk bergabung dalam pemerintahan.
Namun, hingga kini respons Megawati dan PDI-P tetap konsisten, yakni mengambil posisi sebagai kekuatan politik penyeimbang. Menurut Airlangga, pilihan itu tepat karena memungkinkan PDI-P menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
”Posisi ini adalah tepat diambil oleh PDI-P dengan arahan dari Mega agar partai bisa menjadi kekuatan kontrol dan penyeimbang,” ujar Airlangga.
Ia menilai posisi Megawati memiliki arti penting alias istimewa bagi Prabowo. Di tengah berbagai kritik terhadap kinerja pemerintah, kebutuhan untuk membangun komunikasi dan hubungan baik dengan PDI-P menjadi semakin besar.
Meski demikian, Airlangga melihat belum ada indikasi bahwa PDI-P akan bergabung dengan pemerintahan. Sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan, menurut dia, justru penting untuk merawat kualitas demokrasi yang belakangan dinilai mengalami kemunduran.
”Sikap ini bagus untuk merawat dan memperbaiki kondisi demokrasi yang sekarang mengalami regresi. Sementara dalam kalkulasi politik begitu PDI-P masuk kekuasaan, maka posisi politiknya akan melemah di hadapan publik, apalagi ketika performa pemerintah sekarang sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya.
