jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal melantik 221 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Selasa (2/6). Dalam pelantikan tersebut, Iqbal menekankan pentingnya integritas, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan sebagai fondasi penguatan dukungan terhadap fungsi konstitusional DPD RI.
Iqbal menyatakan bahwa perubahan status dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja dan tanggung jawab. “Perubahan status kepegawaian ini tentu harus berbanding lurus dengan kinerja yang juga harus 100 persen,” ucapnya.
BACA JUGA: Ketua DPD Yakin Harga Sawit Kembali Normal Secara Bertahap
Dia menjelaskan, aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter dan etika yang kuat. Menurutnya, pelayanan kepada pimpinan, anggota DPD RI, dan masyarakat sangat ditentukan oleh integritas serta sikap profesional setiap aparatur.
"DPD RI membutuhkan orang-orang dengan moralitas tinggi. Integritas adalah harga mati, hindari praktik kecurangan yang merugikan lembaga. Jadilah teladan dalam kedisiplinan dan kejujuran. Ingatlah bahwa setiap tindakan Saudara/Saudari adalah cerminan dari reputasi DPD RI di mata publik,” tegasnya.
BACA JUGA: Ketua DPD RI Sultan Beri Pembekalan Kepada 1.700 Calon Wisudawan UGM
Selain integritas, Mohammad Iqbal juga mendorong penguatan kolaborasi lintas unit kerja untuk meningkatkan efektivitas dukungan terhadap legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Ia mengingatkan agar aparatur menghindari ego sektoral. “Lembaga yang besar tidak bisa dibangun dengan kerja individu. Bangun kerja sama tim yang solid antar unit kerja. Hindari ego sektoral. Masa depan DPD RI sangat bergantung pada kolaborasi antar unit kerja. Hentikan budaya kerja silo atau silo mentality, yaitu merasa bagiannya paling penting,” katanya.
Lebih lanjut, Iqbal menekankan bahwa aparatur DPD RI harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi. Inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel. “Jangan menjadi pegawai yang anti perubahan. Manfaatkan teknologi untuk mempermudah layanan, serta beranilah mengusulkan inovasi yang membuat kerja lembaga lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Iqbal.
BACA JUGA: Ketua DPD RI Sultan Minta Satgas Pangan Polri Tidak Tegas Pabrik Sawit yang Membeli TBS di Bawah Harga Acuan
Pelantikan 221 PNS ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun generasi aparatur yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, aspirasi masyarakat daerah dapat diperjuangkan secara lebih efektif dalam pembangunan nasional. “Segala sesuatu dilakukan dengan langkah kecil, awali dengan niat baik dan kinerja yang baik,” ucapnya. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... FTBIN 2026, DPD RI Minta Jangan Ada Lagi Bahasa Daerah yang Hilang
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
