Kediri (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, Jawa Timur, menyebut kinerja industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah kerja OJK Kediri tetap menunjukkan kinerja yang positif dan resilien.
"Hingga Maret 2026, total aset tumbuh 6,34 persen (yoy) menjadi Rp4,80 triliun, penyaluran kredit dan pembiayaan meningkat 3,42 persen (yoy) menjadi Rp3,41 triliun, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,64 persen (yoy) menjadi Rp3,19 triliun," kata Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri dalam keterangannya di Kediri, Selasa.
Ia menambahkan untuk permodalan industri BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Kediri tersebut juga tetap kuat dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 27,22 persen, jauh di atas ketentuan minimum yang berlaku.
Dia memberikan apresiasi kinerja serta kontribusi BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Kediri dalam menggerakkan ekonomi daerah selama ini.
Baca juga: OJK setujui penggabungan BPR Danaputra Sakti ke BPR Harta Swadiri
"Kami mengapresiasi kontribusi BPR dan BPRS yang selama ini telah berperan dalam memperluas akses keuangan, mendukung pembiayaan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), serta menggerakkan perekonomian daerah," kata dia.
Pihaknya juga terus mendorong penguatan industri BPR dan BPRS melalui implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR-BPRS Tahun 2024–2027, termasuk penguatan tata kelola, permodalan, manajemen risiko, dan transformasi digital.
"Kami berharap BPR dan BPRS semakin berdaya saing, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan," kata Ismirani.
Sementara itu, di tingkat nasional kinerja BPR dan BPRS juga terus tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta menyampaikan bahwa dinamika ekonomi di tingkat global maupun regional merupakan tantangan bagi industri perbankan, termasuk BPR dan BPRS.
Menurut dia, perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan yang juga semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank.
BPR dan BPRS, tambah dia, menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan.
OJK saat ini juga telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 guna mewujudkan BPR dan BPRS menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.
Baca juga: Perkuat stabilitas, LPS tahan bunga penjaminan bank umum dan BPR
Roadmap tersebut juga merupakan acuan BPR dan BPRS dalam merumuskan strategi bisnis yang resilien agar dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.
Roadmap itu difokuskan pada empat pilar yaitu penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS, penguatan peran BPR dan BPRS di wilayah, serta penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan.
“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing industri dalam menjalankan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan sektor UMKM,” kata Dian.
Baca juga: OJK setujui merger grup BPR di Bali-NTB perkuat modal dan efisiensi
Sementara itu, untuk kinerja positif Industri BPR dan BPRS sampai dengan Maret 2026, total aset BPR dan BPRS mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp236,69 triliun.
Adapun penyaluran kredit/pembiayaan industri BPR dan BPRS dapat tumbuh sebesar 2,83 persen yoy menjadi sebesar Rp176,96 triliun, didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,16 persen yoy menjadi sebesar Rp165,49 triliun.
"Hingga Maret 2026, total aset tumbuh 6,34 persen (yoy) menjadi Rp4,80 triliun, penyaluran kredit dan pembiayaan meningkat 3,42 persen (yoy) menjadi Rp3,41 triliun, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,64 persen (yoy) menjadi Rp3,19 triliun," kata Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri dalam keterangannya di Kediri, Selasa.
Ia menambahkan untuk permodalan industri BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Kediri tersebut juga tetap kuat dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 27,22 persen, jauh di atas ketentuan minimum yang berlaku.
Dia memberikan apresiasi kinerja serta kontribusi BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Kediri dalam menggerakkan ekonomi daerah selama ini.
Baca juga: OJK setujui penggabungan BPR Danaputra Sakti ke BPR Harta Swadiri
"Kami mengapresiasi kontribusi BPR dan BPRS yang selama ini telah berperan dalam memperluas akses keuangan, mendukung pembiayaan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), serta menggerakkan perekonomian daerah," kata dia.
Pihaknya juga terus mendorong penguatan industri BPR dan BPRS melalui implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR-BPRS Tahun 2024–2027, termasuk penguatan tata kelola, permodalan, manajemen risiko, dan transformasi digital.
"Kami berharap BPR dan BPRS semakin berdaya saing, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan," kata Ismirani.
Sementara itu, di tingkat nasional kinerja BPR dan BPRS juga terus tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta menyampaikan bahwa dinamika ekonomi di tingkat global maupun regional merupakan tantangan bagi industri perbankan, termasuk BPR dan BPRS.
Menurut dia, perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan yang juga semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank.
BPR dan BPRS, tambah dia, menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan.
OJK saat ini juga telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 guna mewujudkan BPR dan BPRS menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.
Baca juga: Perkuat stabilitas, LPS tahan bunga penjaminan bank umum dan BPR
Roadmap tersebut juga merupakan acuan BPR dan BPRS dalam merumuskan strategi bisnis yang resilien agar dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.
Roadmap itu difokuskan pada empat pilar yaitu penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS, penguatan peran BPR dan BPRS di wilayah, serta penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan.
“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing industri dalam menjalankan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan sektor UMKM,” kata Dian.
Baca juga: OJK setujui merger grup BPR di Bali-NTB perkuat modal dan efisiensi
Sementara itu, untuk kinerja positif Industri BPR dan BPRS sampai dengan Maret 2026, total aset BPR dan BPRS mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp236,69 triliun.
Adapun penyaluran kredit/pembiayaan industri BPR dan BPRS dapat tumbuh sebesar 2,83 persen yoy menjadi sebesar Rp176,96 triliun, didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,16 persen yoy menjadi sebesar Rp165,49 triliun.
