Grid.ID - Dedi Mulyadi sebut Papua masih asli. Gubernur Jabar sebut pembangunan tidak boleh diabaikan kelestarian alam dan budaya.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengingatkan agar pembangunan di Papua tidak mengorbankan kelestarian alam dan budaya masyarakat adat.
Terbaru, Dedi Mulyadi sebut Papua masih asli. Gubernur Jabar sebut pembangunan tidak boleh diabaikan kelestarian alam dan budaya.
Pria yang dikenal dengan sapaan KDM itu menilai Papua sebagai salah satu daerah di Indonesia yang hingga kini masih mampu mempertahankan kelestarian alam serta kekayaan budayanya.
Pernyataan tersebut disampaikan KDM saat menjadi narasumber dalam Konferensi Tahunan Analisis Papua Strategis (APS) yang berlangsung di Jayapura, Papua, pada Jumat (29/5/2026).
Dalam pemaparannya, KDM menyoroti model pembangunan yang selama ini dianggap terlalu berfokus pada aspek teknis dan sering kali kurang memperhatikan pengetahuan lokal serta nilai-nilai budaya masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat memiliki kearifan turun-temurun yang terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan alam selama ratusan tahun.
"Kita sering menganggap kaum adat sebagai orang yang tertinggal, padahal mereka adalah sumber pengetahuan. Leluhur kita mampu menjaga alam selama berabad-abad dan mewariskannya kepada generasi berikutnya dengan baik," ujar KDM dalam rilis pers, dikutip dari Kompas.com.
Menurutnya, berbagai persoalan kerusakan lingkungan yang muncul di sejumlah daerah di Indonesia menjadi bukti bahwa pembangunan yang terlalu bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam belum tentu sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan. Karena itu, KDM menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya pembangunan dan perlindungan alam di Papua.
Papua Masih Menjaga Keaslian Alam dan Budaya
KDM menyebut Papua memiliki keistimewaan yang semakin jarang dijumpai di berbagai wilayah lain, yaitu kondisi alam yang masih relatif terpelihara serta kedekatan masyarakatnya dengan lingkungan sekitar.
"Saya melihat masih ada yang original di negeri ini namanya Papua. Di tempat kami sudah hampir tidak bisa mendapatkannya lagi. Di sini kami mendapat kejernihan air, kejernihan udara, dan alam yang sangat indah," katanya.
KDM menilai kelestarian alam Papua memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan dengan lingkungan sekitarnya.
"Papua kehilangan alamnya maka rakyatnya akan lemah. Sistem keyakinan pada leluhurnya terputus oleh kehancuran ekologi," ujarnya.
KDM menekankan bahwa proses pembangunan di Papua sebaiknya berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal serta memperhatikan identitas budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat adat tetap merasa menjadi bagian dari tanah leluhurnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap investasi yang masuk ke Papua menghargai ciri khas daerah dan tidak mengikis jati diri budaya lokal yang telah lama berkembang. Sebagai ilustrasi, KDM mengusulkan agar berbagai fasilitas umum di Papua, seperti gedung pemerintahan, hotel, sekolah, maupun stadion, mengintegrasikan elemen arsitektur tradisional Papua dalam desain bangunannya.
"Papua dibangun untuk orang Papua. Jangan sampai suatu saat orang Papua merasa bukan lagi tinggal di kampungnya sendiri," tutur KDM.
Dalam kesempatan itu, KDM turut menyatakan dukungannya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua melalui penyediaan program beasiswa.
Ia menawarkan peluang bagi 40 mahasiswa asal Papua untuk melanjutkan pendidikan di Jawa Barat dengan fasilitas pembiayaan kuliah serta bantuan biaya hidup yang diberikan hingga mereka menyelesaikan studinya.
"Silakan kuliah di Bandung. Biaya hidupnya kami tanggung sampai dia selesai," kata KDM, dikutip dari TribunJabar.id.
Menutup paparannya, ia kembali mengajak seluruh pihak menjaga kehormatan masyarakat Papua serta melestarikan kekayaan alam yang dimiliki wilayah tersebut.
"Jangan sembarang orang menghina dan merusak tanah Papua. Surga di tanah Papua. Keindahan semesta Indonesia itu ada di tanah Papua. Jagalah, karena suatu saat kita akan kehilangan ketika dia sudah tidak ada," ujar KDM.
Dalam konferensi tersebut turut hadir Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua. (*)
Artikel Asli
