Jakarta: Kondisi fiskal nasional saat ini dinilai masih berada dalam batas aman. Kondisi ekonomi yang terkendali ini berdasarkan indikator-indikator makro fiskal yang diakui secara internasional.
Hal ini disampaikan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi. Menurut dia, ukuran kerentanan fiskal tidak bisa disederhanakan hanya pada narasi 'utang dibayar dengan utang'.
Baca Juga :
Ini Daftar Pinjol yang Telah Diawasi oleh OJK pada Juni 2026Dalam praktik pengelolaan fiskal modern, kata dia, pembiayaan ulang utang (refinancing) merupakan mekanisme yang lazim dilakukan hampir seluruh negara. Dengan catatan, selama rasio fiskal tetap terjaga dan kapasitas pembayaran negara masih kuat.
“Secara teknik, kondisi fiskal Indonesia masih relatif aman. Rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di bawah 40 persen, jauh di bawah batas maksimal 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Bahkan dibanding banyak negara G20, posisi Indonesia masih jauh lebih sehat,” kata Abdul, dalam keterangannya, Selasa, 2 Juni 2026.
Abdul menambahkan defisit APBN terhadap PDB masih dijaga di bawah ambang batas 3 persen, yang menunjukkan disiplin fiskal pemerintah tetap terpelihara di tengah tekanan ekonomi global.
Terkait defisit keseimbangan primer pada awal 2026, Abdul menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi strategi pemerintah yang mempercepat belanja pada triwulan pertama untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat proyek prioritas, dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Target defisit keseimbangan primer tahun 2026 sebesar Rp89,7 triliun, sementara hingga Maret telah mencapai Rp95,8 triliun. Namun, perlu dipahami pola penerimaan negara memang secara historis meningkat pada triwulan II dan III, terutama dari penerimaan pajak dan aktivitas ekonomi domestik,” ujar Abdul.
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi. Foto: Dok. Istimewa.
Abdul juga menyoroti indikator pasar keuangan masih menunjukkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia tetap kuat. Hal tersebut terlihat dari stabilitas permintaan terhadap Surat Berharga Negara (SBN), cadangan devisa yang masih tinggi, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap positif di tengah perlambatan global.
“Fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Inflasi relatif terkendali, sektor perbankan stabil, dan konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan nasional,” ungkap Abdul.
Abdul mengajak seluruh pihak menjaga optimisme publik dan mengedepankan kritik yang objektif serta berbasis data. Ia juga mengimbau untuk tidak membangun kepanikan publik dengan narasi yang tidak proporsional.
"Kritik harus konstruktif, berbasis data, dan menggunakan pendekatan ekonomi yang tepat agar tidak menimbulkan distrust terhadap kondisi ekonomi nasional,” ujar mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.
Abdul mengajak masyarakat tetap tenang dan optimis negara akan tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan.
“Mari tetap tenang, mari kita beri kesempatan kepada Pemerintah sebagai otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk tetap bekerja menggunakan instrumen kebijakan secara tepat, efektif, dan terukur agar ekonomi nasional dapat tetap bertumbuh dan lebih stabil,” kata Abdul.
