Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengingatkan bahwa ancaman kejahatan siber di Indonesia semakin serius seiring pesatnya perkembangan teknologi digital.
Pemerintah meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber, mulai dari pencurian data pribadi hingga penyebaran informasi palsu.
Dalam keterangan pers melalui siaran video pada Selasa (2/6/2026), Dudung mengatakan kemajuan teknologi digital memang membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai risiko yang perlu diantisipasi bersama.
Menurutnya, serangan siber saat ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga telah meluas ke lembaga pemerintahan, sektor ekonomi, layanan publik, hingga aspek keamanan nasional.
“Mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran hoaks, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital,” kata Dudung.
Dudung mengungkapkan berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar. Angka tersebut melonjak sekitar tujuh kali lipat atau meningkat 714% dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020–2024.
Baca Juga
- Kemendikdasmen Dorong Penguatan Kolaborasi, Tangkis Ancaman Siber pada Anak
- Warga RI Diminta Mengorbankan Kenyamanan demi Terlindungi dari Serangan Siber
- Tren AI Picu Lonjakan Ancaman Siber, Fortinet: Sistem Keamanan Kian Rumit
Peningkatan ancaman tersebut, lanjutnya, masih berlanjut pada tahun ini. Dalam periode 1 Januari hingga 15 April 2026 saja, tercatat 1,52 miliar serangan siber terjadi.
Melihat tren tersebut, Dudung menilai kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama. Pasalnya, ruang digital kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia.
“Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat sistem keamanan siber nasional. Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” ujarnya.
Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan digital tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan siber nasional.
Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu maupun berbagai modus penipuan digital.
“Mari kita lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital,” katanya.
Dudung juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman, sehat, dan produktif.
“Mari kita jadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Bersama kita lawan kejahatan siber, bersama kita jaga Indonesia,” tandasnya.
